http://www.kompas.com/
60 Tahun Tan Malaka, Peletak Dasar Negara
Sabtu, 7 Maret 2009 | 16:31 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Agnes Rita Sulistyawaty
Pelanduk ini memang berumah tak jauh dari patungnya Lenin. Matanya hewan ini cemerlang menandakan kecerdasan yang maha tangkas. Sikapnya seolah-olah mengukur kekuatan lawannya dan dengan sabar menanti tempo, bilamana dia bisa menghancur-luluhkan musuhnya dengan memakai segala kelemahan musuh itu, walaupun musuhnya itu seekor raja hutan... (Tan Malaka, Madilog, 1942)
Cerdik, taktis, dan komprehensif. Itulah sebuah gambaran perjuangan Tan Malaka semasa hidup. Perjuangan Tan Malaka meraih kemerdekaan, mimpi atas sebuah republik, dan penegakan kedaulatan rakyat, mempunyai nafas yang panjang. Dia tidak mudah goyah, pun tidak memberikan celah untuk kompromi dengan bangsa asing yang disebutnya penjajah.
Dia sadar betul bahwa musuh yang dihadapi saudara se-tanah air bukanlah musuh yang ringan. Bayangkanlah bagaimana seekor pelanduk tanpa bertaring tajam melawan raja hutan yang punya taring dan cakar tajam, serta auman yang menggetarkan hati!
Sejak tahun 1920-an, Tan Malaka mulai merakit gambaran republik di atas kertas. Sebelum Bung Hatta dan Soekarno menghasilkan karya tentang Negara Indonesia, Tan Malaka mendahului menuangkan pemikiran tentang Indonesia lewat Naar de Republiek-Indonesia atau Menuju Republik Indonesia, tahun 1924 di Canton.
Ketika baru membayangkan Republik Indonesia, Tan Malaka mengimajinasikan sebuah negara yang mandiri, berdaulat, dan kuat. Buah penanya lahir dari pemikiran dan pergumulan atas idaman Indonesia merdeka. Cita-cita kemerdekaan diinsyafinya sebagai sebuah proses panjang, bukan barang instan yang jadi dalam hitungan bulan.
Di luar negeri, di dalam penjara, maupun selama perjalanan dari kota ke kota di Indonesia, pikiran-pikiran untuk membangun satu tujuan kemerdekaan dan mendirikan sebuah negara Indonesia terus menggema dalam sosok yang kerap hadir di pelbagai kesempatan dengan beragam nama samaran itu.
Seluruh tenaga pria yang kerap memakai topi kebun dan celana selutut ini tercurah untuk membaca, bergumul dengan pemikirannya, serta menuliskan dalam berlembar-lembar catatan. Duabelas tulisan dilahirkan sebelum menginjak tahun 1945, dan belasan lain hadir saat memasuki masa perang revolusi Indonesia 1945 hingga ajal menjemput, 21 Februari enam puluh tahun silam.
Keinginan terbesar Tan Malaka untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat dilanjutkannya dengan tulisan-tulisan lain yang memang sengaja dilahirkannya demi kecerdasan bangsa.
Sebut saja Madilogakronim dari Materilineal, Dialektika, dan Logika yang merupakan penjabaran dari ilmu pengetahuan tentang ketiga hal tersebut sekaligus membangun rasa percaya diri demi menghindari ketergantungan kepada penjajah.
Tan Malaka tidak hanya bicara soal ideologi atau filsafat, namun juga memberikan buah pikirnya lewat berbagai pendekatan yang komprehensif. Jenderal Abdul Harris Nasution bahkan menganggap Tan Malaka sebagai tokoh ilmu militer Indonesia. Ide-ide tentang strategi perang, antara lain dituliskan Tan Malaka dalam Gerpolek, Gerilya, Politik, dan Ekonomi.
Oleh karena itu, terlepas dari pandangan politik seseorang, maka tokoh Tan Malaka juga harus dicatat sebagai tokoh ilmu militer Indonesia untuk selamanya, tulis Nasution di halaman muka buku Gerpolek yang diterbitkan Pusat Jajasan Massa, Jakarta, 1964.
Soal-soal ekonomi juga dipompakan Tan Malaka demi menunjang kedaulatan Indonesia. Dia bahkan berpendapat seluruh kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi sendiri sehingga tidak perlu lagi ketergantungan dengan penjajah.
Tan Malaka juga mengangankan tidak ada lagi kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi lewat hubungan dagang dengan penjajah, apalagi hutang. Ketergantungan ekonomi dengan negara lain dinilainya memperlemah kedaulatan bangsa dan menggadaikan bangsa ini.
Dia lebih cocok dengan kemandirian masyarakat. Pemikiran ekonomi Tan Malaka jalin-menjalin dengan Bung Hatta dan sejumlah tokoh lain, membentuk konsepsi eko nomi ideal Indonesia. Bila ekonomi yang dibayangkan para bapak bangsa itu dipegang teguh, niscaya Indonesia terhindar dari amukan badai krisis ekonomi kini.
Tan Malaka tidak hanya meminta para pejuang bangsa untuk mengangkat bambu runcing melawan meriam pe njajah. Dia juga mempelopori upaya pencerdasan masyarakat sekitar yang dinilainya penting dilakukan gerilyawan di waktu luang. Bagi Tan Malaka, kebodohan adalah salah satu pintu masuk penjajahan. Di sejumlah daerah seperti Semarang, Pekalongan, Bandung, dan Yogyakarta, Tan Malaka mendirikan sekolah untuk rakyat. Inilah contoh keberpihakan Tan Malaka kepada rakyaik badarai alias rakyat jelata.
Tanpa kenal lelah, pemuda kelahiran Pandan Gadang itu berbicara mengenai cita-cita negara Indonesia .
Rumah Kelahiran Tan Malaka Tidak Berubah
Sabtu, 21 Februari 2009 | 16:09 WIB
Rumah kelahiran Tan Malaka di Pandan Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, tidak banyak berubah dibandingkan dengan satu tahun silam. Kondisi rumah yang dijadikan museum itu masih relatif sama dan koleksi buku tidak banyak bertambah.
Indra Ibnu Ikatama, kerabat Tan Malaka sekaligus pengelola rumah kelahiran Bapak Bangsa Republik Indonesia ini, Jumat (20/2), mengatakan, kondisi rumah sebenarnya masih membutuhkan perawatan yang cukup banyak.
”Kebutuhan perawatan tidak bisa dicukupi oleh keluarga. Lagi pula, museum ini sudah dijadikan kekayaan pemda. Setahun ini kami hanya mendapatkan bantuan pengawetan kayu agar tidak dimakan rayap. Bantuan itu pun diperoleh dari maskapai Lion Air yang bersimpati pada rumah ini,” kata Indra.
Dia mengatakan, selama setahun ini pemda tidak banyak membantu perawatan rumah ataupun menambah koleksi di museum ini. Museum juga tidak mempunyai pemasukan karena tidak ada pungutan pengunjung museum.
Koleksi buku di museum ini, menurut Indra, tidak banyak bertambah sejak diresmikan pada 21 Februari 2008. Satu-dua tambahan koleksi berupa buku dan gambar Tan Malaka diperoleh pihak museum dari sumbangan beberapa pihak.
Sebenarnya museum ini masih membutuhkan tambahan koleksi agar bisa semakin kaya dalam pemilikan barang-barang memorabilia Tan Malaka. Pada awal berdirinya museum, pihak keluarga dan sejumlah kerabat serta peneliti menyumbangkan pelbagai buku yang ditulis Tan Malaka, buku tentang Tan Malaka yang ditulis berbagai peneliti, serta benda-benda yang pernah digunakan Tan Malaka.
Keberadaan museum tersebut, menurut Indra, membuat sejumlah pengunjung dan peneliti datang ke tempat
Sayup-sayup Gaung Perjuangan Tan Malaka
Sabtu, 7 Maret 2009 | 16:41 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Agnes Rita Sulistyawaty
ORDE BARU yang berkuasa 32 tahun mempunyai peran yang sangat kuat dalam menyamarkan peran Tan Malaka bagi negeri ini. Kendati sudah dikukuhkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sejak 28 Maret 1963, tetapi gaung perjuangan Tan Malaka sayup-sayup saja terdengar bahkan jauh di bawah gema bapak bangsa lain seperti Soekarno dan Hatta.
Yang masih susah disembuhkan dan masih dalam wacana publik adalah persoalan bahwa Tan Malaka itu PKI, komunis. Komunis yang ada dalam benak masyarakat adalah komunis yang dihancurkan oleh kekuatan Orde Baru tahun 1965, papar sejarawan, Mestika Zed.
Mestika memaparkan, setelah pemberontakan PKI di Silungkang, Sumatera Barat, tahun 1926-1927, Tan Malaka sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari PKI karena dianggap tidak cocok lagi dengan partai itu. Namun, Tan Malaka cuek saja. Lagipula, bagi Tan Malaka, persoalannya bukan sedangkal urusan partai ke partai.
Dia bahkan tidak acuh bila tidak lagi dianggap sebagai bagian dari satu partai tertentu. Dalam bagian akhir buku Dari Penjara ke Penjara III, Tan Malaka justru memperingatkan kepada khalayak yang hadir dalam pertemuan kelompok Persatuan Pejuangan bahwa masalah partai berpotensi menimbulkan masalah.
"Saya memperingatkan kepada para pengunjung antara lain bahwa kalau satu partai didirikan, niscaya kelak akan timbullah partyen en partytjes sebagai jamur di musim hujan. Dengan demikian maka akan sukar sekali mempersatukan berbagai partai itu kemudian hari," tulis Tan Malaka.
Namun, begitulah. Kesan bahwa Tan Malaka adalah bagian dari komunis seperti yang dicari dan dihancurkan rezim tahun 1965, membuat kisah hidup tokoh ini dikubur bersama pemikirannya tentang Republik Indonesia.
Cerita-cerita tentang Tan Malaka yang masih mengesan hingga ke generasi sekarang umumnya berkisar seputar kemahiran Tan Malaka menghilang. Tokoh masyarakat Kota Padang Panjang, Taufiq (66), mendapatkan cerita-cerita lisan tentang kepiawaian Tan Malaka menghilang, bertukar identitas, dan lolos dari sergapan musuh. Cerita itu masih menjadi bahan perbincangan masyarakat yang tinggal sekitar 120 kilometer jauhnya dari Pandan Gadang, rumah kelahiran Tan Malaka.
Di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, yang berjarak sekitar 20 kilometer dari Pandan Gadang, kisah serupa juga ditemukan. Begitu pun di sekitar rumah gadang tempat Tan Malaka dilahirkan. Konon, sang tokoh sempat mampir ke rumah kelahirannya itu. Namun, lantaran dia menjadi orang yang amat dicari, maka identitas Tan Malaka sengaja disembunyikan. Kisah itu diperkirakan sengaja dipelihara oleh masyarakat demi melindungi Tan Malaka.
Masa 32 tahun bukanlah waktu yang singkat sehingga sejarah dan pemikiran Tan Malaka terkubur jauh di tengah ingar-bingar kehidupan bangsa ini kini. Menghidupkan pemikiran yang lahir dari pendiri republik ini perlu dikerjakan terus-menerus. Siapa tahu, akar bangsa ini seharusnya tidak dicari di luar negeri, tetapi dari pemikiran bapak bangsa yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. *
Daftar Riwayat Hidup
Nama : Ibrahim bin Rasad
Gelar : Datuk Tan Malaka
Tempat lahir : Pandan Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat
Tanggal lahir : 13 Oktober 1894
Ibu : Rangkayo Sinah
Ayah : HM Rasad
Saudara kandung : Kamarudin bin Rasad
Pendidikan:
- Sekolah Rakyat di Suliki dan Tanjung Ampalu
-Kweekschool di Bukittinggi
-Rijkskweekschool (sekolah guru) di Belanda
Meninggal : 21 Februari 1949
Penyebab kematian : ditembak
Dimakamkan: Selapanggung, Kediri
Kubur Tan Malaka Dibongkar Besok
Sabtu, 12 September 2009 | 09:29 WIB
KEDIRI, KOMPAS.com — Perangkat desa asal Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sudah mempersiapkan pembongkaran makam yang diduga terdapat kerangka tubuh tokoh revolusioner beraliran kiri, Tan Malaka.
"Kami tidak ada persiapan khusus untuk pembongkaran makam tersebut, yang ada kami menyiapkan perangkat teknis dan tenaga untuk membongkar makam itu," kata Kepala Desa Selopanggung Muh Zahiri, Sabtu (12/9).
Ia mengaku sudah menunjuk warga yang membantu pembongkaran makam yang diduga terdapat kerangka Tan Malaka tersebut, sementara untuk perangkat desa sendiri akan membantu proses evakuasi serta berbagai perlengkapan lainnya.
Pembongkaran makam tersebut, kata Zahiri, akan dilakukan Minggu (13/9) pagi. Saat ini, sejumlah panitia nasional sudah datang ke desa, bahkan beberapa di antara mereka ada yang menginap di rumah warga.
Sementara itu, Zulfikar Khamarudin yang merupakan kemenakan Tan Malaka mengaku, pihaknya sudah memastikan akan membongkar makam tersebut. Pihaknya sudah melakukan koordinasi, baik dengan perangkat desa, maupun pihak kepolisian, terkait dengan rencana pembongkaran tersebut.
Untuk membantu proses penelitian, dengan mengambil sampel kerangka yang tertinggal untuk dilakukan tes DNA, pihaknya melibatkan tiga dokter dari FKUI. Diharapkan, dengan jadwal waktu tersebut, hasilnya dapat diketahui tiga pekan kemudian.
"Untuk saat ini, kami hanya membongkar makam untuk mengambil sampel guna dilakukan tes DNA. Baik nanti hasilnya negatif atau positif, kami akan mengumumkan secara resmi," kata Zulfikar.
Menyinggung langkah selanjutnya, ia mengatakan akan langsung kembali ke Jakarta untuk keperluan tes DNA. Namun, jika hasilnya ternyata positif, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan panitia nasional untuk rencana tindak lanjut.
Sebelumnya, Direktur Penerbitan Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Karibia dan Asia Tenggara atau KITLV di Leiden Harry A Poeze sejak tahun 1971 berusaha untuk menguak perjuangan dan kematian Tan Malaka. Poeze mengambil kesimpulan, Tan Malaka dibunuh oleh pasukan Batalyon Sikatan pimpinan Letnan Dua Soekotjo, dan tewas pada tanggal 21 Februari 1949. Walau demikian, Zulfikar mengaku bahwa pihaknya belum berani mengambil kesimpulan lebih, mengingat hingga kini baru akan dilakukan tes DNA.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kediri Waris mengemukakan, pihaknya tetap meminta, baik kepada keluarga, maupun panitia nasional untuk tidak membawa kerangka yang berada di lokasi makam tersebut, walaupun hasilnya bukan jenazah Tan Malaka.
Namun, jika ternyata hasilnya positif, pemkab sudah mempunyai langkah selanjutnya untuk menata dan membuat makam tersebut, dengan orientasi akan dijadikan sebagai wisata sejarah, seperti makam Bung Karno di Blitar.
"Harapan kami, makam tersebut tidak dipindah dari wilayah kabupaten. Pemkab sudah mempunyai rencana untuk membangun lokasi makam, dan dijadikan sebagai wisata sejarah,"
Bagi kita pembaca makin jelaslah bahwa Tan Malaka, adalah orang yang selalu bekerja keras " Kerja Keras Adalah Energi Kita"
http://www.kompas.com/
.
Selengkapnya...
Tampilkan postingan dengan label Sejarah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sejarah. Tampilkan semua postingan
60 Tahun Tan Malaka, Peletak Dasar Negara
Diposting oleh
Unknown
on 20 Desember, 2009
Label:
Kerja Keras Adalah Energi Kita,
Sejarah
/
Comments: (0)
SEPEDA "Riwayatmu doeloe, nasibmu kini"
Diposting oleh
Unknown
on 11 Desember, 2009
Label:
Kerja Keras Adalah Energi Kita,
Sejarah
/
Comments: (0)
SEPEDA
Riwayatmu doeloe, nasibmu kini.
Ketika mendengar kata sepeda, mungkin dalam fikiran kita muncul persepsi bahwa bersepeda itu kuno, ketinggalan zaman, melelahkan, kepanasan dan berbagai anggapan lain oleh masyarakat umumnya tentang keberadaan dan pemanfaatan sepeda di zaman yang canggih dan modern seperti sekarang ini. Namun bila kita melihat sepeda dari sisi lain, sebenarnya ada bagian-bagian yang membuatnya menarik seperti: perjalanan sejarah penemuan sepeda, dampaknya terhadap penemuan dan pengambangan alat transportasi lain, bahkan dari segi manfaat dan keunikan sepeda itu sendiri.
Perjalan sejarah sepeda dunia diawali dengan penemuan dan pembuatan sebuah alat yang disebut “Hobby Horses” dan “Celeriferes” di Inggris pada tahun 1790. Hobby Horses bukanlah alat transportasi sepeda seperti yang kita kenal sekarang, tapi alat ini hanya rangka kayu dengan dua roda tanpa system pedal dan rantai. Pengembangan Hobby Horses dilanjutkan dengan inovasi yang dilakukan Baron Karl Von Drais dari Jerman yang pada tahun 1817 telah membuat sebuah alat baru yang dinamainya dengan “Draisenne” yang memiliki kelebihan dengan pengembangan alat gerak yang menggunakan tenaga kedua kaki si pengemudi.
Melihat kelebihan dan keuntungan penggunaan Draisenne maka alat ini makin banyak dibuat dan dimanfaatkan. Perkembangan populasi sepeda mulai meningkat sejak dibuatnya pabrik sepeda pertama oleh James Starley dari Inggris di tahun 1870. Sepeda produksinya disebut juga dengan “High Wheel Bicycle” karena memiliki roda depan yang sangat besar dan roda belakang yang kecil. Dalam cara kerjanya menggunakan system penggerak pedal yang terdapat pada sumbu depan, disertai roda yang berjari-jari, tapi belum menggunakan rantai. Setelah dipasarkan di Eropa ternyata terdapat beberapa keluhan dari orang-orang yang berpostur kecil dan para wanita, karena sulit untuk mengendarai High Wheel Bicycle. Menyikapi hal itu maka keponakan dari James Starley bernama John Kemp Starley di tahun 1886 melakukan lagi beberapa perubahan yang sangat berarti yaitu penggunaan jenis ukuran roda yang sama untuk begian depan dan belakang serta penggunaan rantai sebagai alat bantu gerak roda belakang yang berpengaruh terhadap kecepatan luncurnya (bentuknya telah seperi sepeda lawas/ sepeda kumbang, sepeda unto/ sepeda ontel yang kita kenal sekarang).
Penemuan penting selajutnya terjadi tahun 1888 oleh John Boyd Dunlop yang menemukan tekhnologi ban sepeda yang bisa diisi dengan angin. Penemuan ini juga memberi pengaruh terhadap pemanfaatannya pada alat transportasi lain seperti untuk ban sepeda motor dan mobil.
Untuk pengembangan budaya bersepeda ke Indonesia, telah mulai dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Mereka memperkenalkan sepeda-sepeda produksi Belanda seperti merek: Valuas dan produk Belanda lainnya. Bahkan mereka juga memperkenalkan sepeda produksi Eropa seperti merek: Releigh, Philips, Humber, BSA, dan beberapa merek lainnya yang masih ada dan di lestarikan oleh sekelompok kecil orang-orang Indonesia.
Bagi penjajah, sepeda digunakan untuk mengelilingi daerah jajahan sambil melihat keindahan alam Indonesia. Setelah sepeda mulai diperkenalkan oleh orang-orang Belanda, ternyata para konglomerat dan penguasa lokalpun mulai tertarik dan ingin memiliki alat transpotasi ini. Hal ini menjadikan sepeda sebagai alat transportasi yang bergengsi. Karena harga dan kwalitas yang bervariasi maka dimasa awal kedatangan sepeda ke Indonesia, merek sepeda yang digunakan seseorang juga bisa melihat strata dan tingkat ekonomi pemiliknya.
Dari waktu ke waktu, pengguna sepeda di Indonesia terus bertambah bahkan masih berlanjut sampai tahun 1970-an. Umumnya sepeda produksi Eropa dengan jenis sepeda lawas/ sepeda kumbang/ sepeda unto/ sepeda ontel yang di gunakan orang-orang Indonesia di produksi dalam rentang waktu 1940 – 1950-an. Selain produksi Eropa, sepeda yang digunakan dan dipakai penduduk Indonesia juga ada yang berasal dari China dan Jepang.
Setelah III abad dari penemuan awal “Hobby Horses” ternyata kita bisa melihat penggunaan sepeda sebagai alat transportasi juga mengalami pasang surut peminat dan penggunanya. Hal ini dapat kita lihat di lingkungan dan masyarakat disekitar kita. Berkurangnya pengguna sepeda ini dikarenakan makin berkembangnya pemanfaatan alat transportasi yang lebih maju seperti sepeda motor dan mobil. Walau tak dapat dipungkiri sepeda motor dan mobil lebih cepat, nyaman, menghemat waktu untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, namun tak ada salahnya kita tetap mempertahankan budaya bersepeda karena walau memiliki kelemahan dari alat transportasi yang lebih maju, tapi sepeda tetap memiliki beberapa aspek positif yang tampaknya perlu dicermati:
1. Bersepeda merupakan kebiasaan baik dan bermanfaat untuk kesehatan. Untuk bagian ini tentunya kita semua paham bahwa bersepeda bisa mengoptimalkan kerja jantung, system pernafasan dan berkembangan otot-otot yang bekerja saat kita mengendarainya.
2. Kebiasaan bersepeda akan menghemat energi (BBM) dan tidak menimbulkan polusi udara. Melihat dampak positif bersepeda dalam menghemat energi mungkin terdengar sangat muluk-muluk tapi bila hal ini dilihat dengan pengkajian secara matematis bisa dibandingkan bila seorang pengguna motor menghabiskan 1 liter bensin tiap harinya, maka 1 tahun ia menghabiskan 360 liter bensin. Tapi bila ia menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, berekreasi di hari Sabtu dan Minggu (2 hari saja) maka ia akan mengurangi penggunaan bensin sebanyak 96 liter/tahun. Itu baru dilakukan oleh 1 orang, bayangkan kalau 100 orang, 1000 orang. Tentunya bisa kita nilai bahwa dengan bersepeda kita telah melakukan usaha menghemat energi. Apalagi melihat negeri ini yang tengah menghadapi krisis energi bahkan sampai mengimport minyak dari luar negeri. Dalam pengoperasiannya, sepeda tidak menyebabkan polusi udara, karena ia hanya menggunakan tenaga pengemudinya sehingga sepeda adalah alat transportasi bebas polusi.
3. Secara ekonomis, penggunaan sepeda sebagai alat transportasi juga menghemat uang si pemilik dan penggunanya. Sehingga uang itu pun bisa digunakan untuk keperluan lain. Bahkan dengan bersepeda dapat dipastikan kita akan lebih menghemat pengeluaran dibanding membeli BBM atau untuk ongkos angkot dan ojek.
4. Khusus untuk sepeda lawas/ sepeda kumbang/ sepeda unto/ sepeda ontel sebagai sebuah alat transportasi bersejarah, maka perlulah kita untuk terus memelihara dan melestarikanya. Karena bila tak kita jaga dari sekarang maka besar kemungkinan 20 atau 30 tahun yang akan datang anak, cucu kita tak tau dengan sepeda lawas/ sepeda kumbang/ sepeda unto/ sepeda ontel. Bahkan sekarangpun jumlah sepeda jenis ini telah jauh berkurang dan sulit ditemukan.
Tahun 1990-an pembudayaan bersepeda pernah kembali marak sejak datangnya model sepeda baru yaitu sepeda gunung. Berbagai kegiatan bersepedapun diadakan seperti acara sepeda santai. Tapi kemudian acara-acara seperti ini makin berkurang, bahkan sekarang tak terdengar lagi.
Untuk pembudayaan bersepeda sebenarnya perlu juga dorongan dari pihak pemerintah. Bisa berupa pemberian aturan dan perlindungan khusus bagi pengguna sepeda di jalan raya, sehingga pengguna sepeda merasa nyaman dan tidak takut untuk mengendarai sepedanya ke jalan raya dan jalan utama di kota. Bisa juga dengan pemberian jalur khusus untuk pengguna sepeda. Bila hal ini bisa di kembangkan, sebagai dampak positifnya juga akan bisa menarik para wisatawan dan pelancong untuk menikmati wisata sepeda.
Sebagai bentuk dukungan bagi pertamina yang sekarang sedang menggalakkan pengembangan energi terbarukan, dan dukungan tuk gerakan "Kerja Keras Adalah Energi Kita"
(Penulis adalah anggota Padang Unto Club (PUC))
.
Selengkapnya...
Sebagai bentuk dukungan bagi pertamina yang sekarang sedang menggalakkan pengembangan energi terbarukan, dan dukungan tuk gerakan "Kerja Keras Adalah Energi Kita"
(Penulis adalah anggota Padang Unto Club (PUC))
KEBUN BINATANG BUKITTINGGI DALAM LINTAS SEJARAH
(1900-1949)
oleh: Irwan Setiawan*
A. Pendahuluan
Bukittinggi adalah salah satu kota yang diakui memiliki peran dan pengaruh dalam perjalanan sejarah Indonesia. Penulisan sejarah kota ini telah diusahakan oleh berbagai peneliti yang membahas aktifitas sosial ekonomi, politik. Sebagai bagian daerah darek di Sumatera Barat, kota ini mulai meliki nilai lebih dan diutamakan sejak Belanda mulai aktif menekan pihak Paderi dimasa berkecamuknya Perang Paderi 1821-1837. Dan pada tahun 1888, Belanda mengusahakan perluasan kota ini, yang mencapai 75% dari daerah Kanagarian Kurai Limo Jorong.
Sebuah keunikan yang jarang dikaji dan ditulis seiring dengan perjalanan sejarah Kota Bukittinggi adalah sejarah objek wisata kebun binatang Bukittinggi, yang bila dilakukan penelitian lebih lanjut dapat dilihat bahwa munculnya kebun binatang tertua kedua di Indonesia itu berkaitan erat dengan sejarah penguasan kota ini oleh Pemerintahan Kolonial Belanda.
Penguasaan daerah Bukittinggi oleh Belanda diikuti dengan usaha membuat dan menyediakan berbagai sarana bagi para penguasa Belanda yang ada di kota ini. Untuk melepas lelah dan bersantai setelah bekerja, maka Pemerintah Kolonial Belanda membuat sebuah taman, kebun bunga yang mereka kembangkan hingga menjadi sebuah kebun binatang.
Untuk melihat perkembangan institusi kebun binatang Bukittinggi ini dilakukanlah penelitian sejarah yang juga memanfaatkan alat bedah dari teori manajemen. George R. Terry dalam buku “Principles Of Management” menyatakan bahwa demi keefektifan kerja, dan kemajuan sebuah lembaga harus memiliki fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:
1. Perencanaan (Planning).
Mengandung pengertian sebagai proses kegiatan, usaha, pekerjaan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara berkoordinasi dan terarah dalam melaksanakan sesuatu . Mereka menentukan garis besar untuk dapat memulai usaha.
2. Pengorganisasian (Organizing).
Dalam proses pengorganisasian ini diadakanlah penggolongan dengan tugas sendiri-sendiri. Masing-masing mendapat kekuasaan yang diberikan kepadanya, dari pihak yang berkedudukan lebih tinggi .
3. Penggerakan (Actuating).
Adalah proses untuk menggerakkan seseorang untuk bereaksi (bekerja) dan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara fisik maka diambillah tindakan yang bersifat: kepemimpinan, perintah, instruksi, communication (hubung menghubungi), dan nasehat.
4. Pengawasan (Controlling).
Adalah proses untuk mengecek apa yang telah dilakukan, guna memastikan apakah pekerjaan orang-orangnya berjalan dengan memuaskan dan menuju kearah yang diharapkan .
Jadi dalam melihat perkembangan Kebun Binatang Bukittinggi, disini peneliti juga ikut melihat perkembangan pola manajeman, sehingga bisa dilihat bagaimana cara pengelolaan yang baik demi mencapai kemajuan yang optimal.
B. Berkuasanya Pemerintahan Kolonial Belanda di Bukittinggi.
Bangsa Belanda pertama kali mendarat di Padang tahun 1818. Mereka berusaha mendapatkan kedudukan di daerah Sumatera Barat dengan jalan melibatkan diri dalam konflik yang terjadi antara kelompok adat dan kelompok agama. Bahkan Belanda ikut aktif membantu kelompok adat menekan kelompok agama dalam Perang Paderi 1821-1837 .
Belanda melakukan usaha penekanan kelompok agama di sekitar Agam, Pasaman yang ditindak lanjuti dengan pembuatan perjanjian persahabatan dengan Penghulu Kurai Lomo Jorong yang berisi: adanya kerjasama dan usaha bersama kelompok adat (yang diwakili penghulu) dengan Belanda dalam menekan kelompok agama. Kesepakatan ini dibuat tahun 1820, dan hasil perjanjian ini ditindak lanjuti dengan pemberian izin oleh Penghulu Kurai Lomo Jorong pada Belanda untuk mendirikan benteng di daerah ini dalam tahun 1825/1826. Saat itu Kapten Bauer mendirikan Benteng Sterreschant yang kemudian lebih dikenal dengan Benteng Fort De Kock di Bukit Jirek . Benteng inilah yang menjadi cikal bakal penguasaan dan perluasan kekuasan Belanda di Bukittinggi, Agam dan Pasaman. Penguasaan Belanda berlanjut ke Bukit Sarang Gagak, Bukit Tambun Tulang, Bukit Cubadak Bungkuak, dan Bukit Malambung yang merupakan areal pengembangan Kebun Binatang Bukitinggi .
Didaerah-daerah penguasaan Belanda itulah didirikan beberapa kantor, rumah pemerintah sipil, rumah rapat, kompleks kuburan, pasar, sarana dan prasarana transportasi, sekolah serta sarana rekreasi . Untuk memperkuat kedudukan Belanda mereka memanfaatkan pemimpin-pemimpin tradisional Minangkabau. Untuk daerah Bukittinggi, Agam yang disebut dengan Staats Gementee Fort De Kock dikepalai oleh seorang Controleur yang dijabat oleh orang Belanda. Mereka memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat terutama pemimpin-pemimpin adat di nagari-nagari Agam, Bukittinggi. Masyarakat menyebutnya dengan “Tuanku Kumentur” (Tuanku Kumandua), ia sangat ditakuti, berhak mengeluarkan instruksi-instruksi yang harus dijalankan rakyat, mengeluarkan hukum bagi pelanggar
B. Kebun Bunga (Strom Park) sampai Kebun Binatang Bukittinggi (Fort De Kocksche Dieren Park).
Bukit Malambuang adalah salah satu bukit yang terdapat di kawasan Bukittinggi, dengan posisi yang bersebelahan dengan Bukit Jirek (Benteng Fort De Kock) dan Bukit Kubangan Kabau (Pasar Atas sekarang). Berdasarkan Meetderief Nomor 78 Register No 353 tanggal 30 Agustus 1933 Bukit Malambung memiliki luas 33.620 M 2, dengan ketinggian 924 M diatas permukaan laut dengan iklim pegunungan (sub tropis) bersuhu 18-22 °C. Di puncak bukit ini terdapat dataran yang sering dipakai anak nagari untuk melakukan pertandingan adu perkutut, manaikkan layang-layang (melambungkan layang-layang), dan berbagai permainan lain. Sedangkan dibagian lereng lainnya terdapat area pemakaman penduduk di sekitar kawasan Bukit Malambuang . Karena panorama bukit yang begitu indah, maka disore hari anak nagari dan masyarakat Bukittinggi sering bersantai dan melepas lelah di area puncak bukit ini. Dari sana mereka dapat menikmati panorama Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago, Gunung Pasaman, dan Ngarai Sianok . Bukit malambuang juga dijadikan sebagai tempat mengembalakan kambing, sapi dan domba milik orang-orang keling (keturunan India) .
Sejak diberikannya kekuasaan atas tanah di Bukit Jirek oleh Penghulu Kurai Limo Jorong pada Belanda, apalagi setelah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda No. 1 Tahun 1888, yang berisi tentang perluasan penguasaan Belanda di Bukittinggi secara otomatis mereka telah memiliki hak dalam pengelolaan beberapa bukit di daerah Bukittinggi. Perluasan kekuasaan Belanda ini diistilahkan masyarakat dengan “tajua nagari ka Bulando” .
Karena ketertarikan atas keindahan panorama di Bukit Malambuang serta telah adanya kekuatan hukum yang dimiliki Belanda, maka Controleur Belanda di Bukittinggi yang bernama Gravenzanden melakukan pengembangan bukit ini dengan menjadikannya kebun bunga “strom park”. Atas perintahnya semak-semak di Bukit Malambuang dibersihkan, dilanjutkan dengan pemindahan kuburan masyarakat yang terdapat di area ini. Setelah itu ditanamlah berbagai jenis pohon, bunga, pembuatan taman-taman, bangku-bangku sebagai tempat bersantai. Bahkan di tengah-tengah tanah lapang di puncak bukit dibuatlah sebuah lapangan tenis yang dinamai Lapangan Tenis Baan . Pekerjaan untuk pembersihan area bukit, terpaksa memindahkan kuburan masyarakat. Untuk itu diberikanlah ganti rugi untuk pihak keluarga sebanyak 5-20 gulden . Setelah dilakukannya perubahan dan perbaikan ini, ternyata kebun bunga lebih diperuntukkan bagi para penguasa Belanda di Bukittinggi . Karena area kebun bunga hanya dijadikan sebagai tempat beristirahat, melepas lelah disore hari maka taman ini tidak memiliki pengelola secara resmi. Penamaan kebun bunga ini masih akrab dengan masyarakat Sumatera Barat sampai tahun 1980-an, masyarakat menyebutnya dengan “kabun bungo” .
Karena makin kuatnya determinasi kekuasaan Belanda di Indonesia dan termasuk di Bukittinggi ternyata ikut memberi pengaruh pada perubahan dan arah kebijakan pemerintah Belanda terhadap kebun bunga. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya hak bagi pengembangan taman bunga pada pihak yang tertarik untuk memperbaikinya. Drh. J. Heck seorang dokter hewan di kota Bukittinggi, Groeneveld seorang Asisten Resident Van Agam yang merangkap sebagai Voortter-Gemeente-Raad Fort De Kock, J.H Schalling merupakan sekretaris Van de Geemente-Raad Fort De Kock, Edwar Jacoboan seorang hartawan berkebangsaan Belanda. Mereka berusaha menjadikan kebun bunga (strom park) yang dikembangkan sejak tahun 1900 untuk dijadikan kebun binatang .
Sebuah hal menarik yang pernah terjadi di Indonesia adalah dengan didatangkannya arsitek Belanda ke Indonesia pada tahun 1900-an, mereka bekerja di kotamadya (gemente) di seluruh Indonesia . Sebagai pola umum pada kota yang dikembangkan oleh para arsitek Belanda, mereka berusaha membuat sebuah taman kota dan tempat bersantai di daerah kotamadya yang dikembangkan . Nampaknya kebijakan dan usaha permbaharuan oleh para arsitek Belanda ini juga terjadi di Bukittinggi sehingga pemerintah Hindia Belanda memberi peluang agar kebun bunga dikembangkan menjadi kebun binatang sekaligus sebuah area taman kota untuk sarana rekreasi dan bersantai.
Karena berbagai dukungan itu, maka tanggal 3 Juli 1929 kebun bunga (strom park) dirubah dan dikembangkan menjadi kebun binatang yang dinamai “Fort De Kocksche Dieren Park” atau Kebun Binatang Bukittinggi, sejak itulah dibangun kandang-kandang yang bagus (dimasa itu) dan permanen untuk penempatan hewan-hewan koleksi kebun binatang . Pada tahap awal pembangunan kebun binatang ini dibuatlah kandang-kandang binatang koleksi dengan bentuk persegi sebelas. Tiap sudut ditarik batas ketengah pohon beringin yang merupakan pusatnya. Pada bulan Juli1929 itu, Kebun Binatang Bukittinggi diisi dengan hewan koleksi sederhana seperti: burung, kelinci, ayam hutan, dan kuaw. Karena makin banyaknya jenis koleksi hewan burung yang terdapat di kebun binatang, maka A.Murad Sutan Batuah, seorang kepercayaan Belanda di kebun binatang memperbaiki kandang-kandang burung agar lebih baik dan aman dari gangguan tikus. Kemudian dilanjutkan dengan pembatasan area Bukit Malambuang dengan kawat berduri sehingga anak nagari yang biasa bermain disana menjadi terhalang dan tak dapat lagi menggunakan lokasi ini sebagai tempat bermain . Untuk perkembangan selanjutnya dibuat pula kandang rusa, kandang kasuari, kandang kambing hutan, kandang singa, dari terali besi bekas penjara militer Belanda di Lubuk Basung .
Dalam mendatangkan koleksi-koleksi hewan baru pihak pengelola kebun binatang dibantu pula oleh Groeneveld yang merupakan Asisten Resident Agam dan merangkap Voorzitter Gemeente-Raad Fort De Kock dapat dengan mudah mendatangkan satwa-satwa yang di butuhkan dan ditemukan dari sekitar kawasan Agam dan Bukittinggi . Tentu dapat kita bayangkan bagaimana keadaan alam dan satwa liar dimasa itu tentu jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Lingkungan yang masih asri, perburuan yang masih kurang, tentu membuat koleksi kebun binatang dapat dilengkapi dengan mudah. Dan sebuah budaya orang-orang Belanda dimasa penjajahan yang mendukung pengembangan kebun binatang adalah kebiasaan berburu hewan-hewan liar di daerah-daerah perbukitan yang hasil buruannya diserahkan pada pihak pengelola kebun binatang .
Dibidang kepemimpinan dan pengelolaan Kebun Binatang Bukittinggi ternyata Belanda tidak main-main, ia memilih dan mempercayakan kepemimpinannya pada A.Murad St. Batuah, seorang pribumi yang dinilai memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi bagi pengembangan kebun binatang tersebut. Ia dipercaya dari tahun 1929-1932. Sebagai pemimpin pertama kebun binatang ia dinilai cukup berhasil. Setiap kegiatan dan usahanya dilaporkan pada Drh,J. Heck, Groeneveld, J.H. Schalling, Edwar Jacoboan yang bertindak sebagai tim pengontrol dan penilai keberhasilan institusi ini.
Setelah periode kepemimpinan A. Murad St.Batuah, beliau digantikan oleh Van Ommen dari tahun 1932-1933. Dimasa kepemimpinannya beliau berhasil meningkatkan jumlah koleksi kebun binatang karena adanya tenaga ahli dan ketersidiaan dana . Setelah periode kepemimpinan Van Ommen ia digantikan oleh Opstal yang merupakan seorang bekas tentara Belanda (eks KNIL) . Dimasa kepemimpinannya dari tahun 1933 ternyata kebun binatang ini mengalami masa gemilang dengan mampu melengkapi jumlah koleksi kebun binatang. Kebun Binatang Bukittinggi mampu mensuplai 150 ekor binatang koleksi khas Sumatera ke Kebun Binatang Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 1916 dan untuk kompensasinya Kebun Binatang Surabaya mengirim koleksi binatang khas Indonesia timur ke Bukittinggi . Tahun 1934 pimpinan kebun binatang digantikan oleh Smith, 1935 dipimpin oleh Nutzman, Schap tahun 1936, dan Drh. Bernecker merupakan dokter hewan dari Belanda yang bertugas di Bukittinggi yang memimpin dari tahun 1936-1937 . Dalam periode 1931-1935 dilakukan pembangunan kandang-kandang baru yang diisi dengan harimau, beruang hitam, macan tutul, orang hutan, ular, anoa, buaya, dan banteng liar. Dari segi pengunjung diperiode ini hanyalah untuk orang Belanda . Tempat ini hanya diperuntukkkan bagi para penguasa Belanda yang ingin bersantai.
Masa kepemimpinan Nutzman tahun 1935, munculah ide untuk melakukan penambahan sarana di Kebun Binatang Bukittinggi (Fort de Kocksche Dieren Park) yaitu usaha pembangunan rumah gadang baanjung di area kebun bintang. Untuk peletakan batu pertamanya dilakukan tanggal 1 Juli 1935. Rumah Gadang Baanjuang ini berukuran 36,5 x 10 M2 dengan 7 gonjong. Rumah gadang ini bertipe gajah maharam yang merupakan jenis rumah koto piliang yang memiliki anjungan di bagian kiri dan kanan. Untuk melengkapi dengan arsitektur standar minang, maka tahun 1955/1956 dilengkapi dengan pembangunan rangkiang sibayau-bayau, sitinjau lauik, dan ditambah dengan dibangunnya rumah tabuah. Sebagai fungsi utamanya rumah gadang ini dijadikan sebagai museum yang mengoleksi barang-barang sejarah dan barang budaya .
Rumah gadang ini di kerjakan oleh tukang-tukang dari Panyalaian Padang Panjang, Lasi IV Angkek Candung. Kayu sebagai bahan utama didatangkan dari daerah sekita Bukittinggi, atap menggunakan ijuk yang dibawa dari Batusangkar dan Solok. Setiap ukiran memiliki nilai filosofi dan estetika Minangkabau . Untuk melengkapi prasarana maka dibangun pula sebuah restoran oleh pengusaha Cina di area kebun binatang ini pada tanggal 1 September 1935 .
Tahun 1937-1938 tidak diketahui siapa pemimpin kebun binatang, barulah tahun 1938 kebun binatang ini dipimpin oleh Drh. Bernecker sampai tahun 1945. Beliau memimpin kembali kebun binatang ini untuk yang kedua kalinya. Dimasa kepemimpinan nya yaitu tahun 1941 datanglah pemimpin Kebun Binatang Surabaya Scoemacher ke Bukittinggi dan ia berkujung ke Kebun Binatang Bukittinggi. Setelah melihat keadaan Kebun Binatang Bukittinggi, Scoemacher memuji Kebun Binatang Bukittinggi “inilah kebun binatang yang terbaik dan terindah di Hindia kita”. Hal ini merupakan sebuah penghargaan yang diberikan atas kelengkapan koleksi, kebersihan dan keindahan Kebun Binatang Bukittinggi yang waktu itu telah memiliki 155 macam koleksi satwa . Kebersihan kebun binatang dilengkapi dengan adanya air bersih untuk minum dan mandi satwa yang dipelihara sehingga menghasilkan banyak keturunan. Dari segi kedudukan organisasi kebun binatang ini yang disebut dengan Dieren Park / Dieren Tuin Fort De Kocksche (Kebun Binatang Bukittinggi). Organisasi ini memiliki status sebagai bagian dari pemerintahan Staad Gemeente Fort De Kock yang memiliki 21 orang pegawai . Sehingga dari segi kedudukan dan perhatian pemerintah tentunya akan lebih optimal.
Tahun 1941 pengelolaan kebun binatang Bukittinggi yang telah ditata oleh Belanda, memiliki struktur organisaasi tersendiri yang telah membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing bagiannya.
Struktur Organisasi Kebun Binatang Bukittinggi tahun 1941.
Sumber: Edison, Skripsi, Taman Bundo Kanduang 1980-1993
Karena makin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mengunjungi kebun binatang maka mulailah dilakukan pengembangan dengan memberi kesempatan bagi masyarakat umum untuk bisa masuk dan melihat koleksi kebun binatang. Pada tahun 1941 diberlakukanlah karcis masuk bagi pengujung. Karcis untuk dewasa 10 sen, untuk anak-anak 5 sen ( sebagai perbandingan harga nasi bungkus waktu itu adalah 2,5 sen). Sedangkan untuk anggaran dana pemerintah Hindia Belanda untuk kebun binatang adalah 800 gulden (sebagai perbadingan harga emas waktu itu adalah, 1 emas 1,6 gulden) dan dana didukung sepenuhnya oleh Assistant Residen Agam waktu itu yaitu Burgemeester Nydam dan sekretaris walikota Fort De Kock Grvutes . Karena mahalnya harga karcis masuk pada waktu itu, maka yang mengunjungi kebun binatang hanyalah dari kelompok orang-orang menengah ke atas sedangkan bagi masyarakat biasa, umumnya hanya mengunjungi kebun binatang sekali dalam setahun yaitu saat hari raya Idul Fitri dan sebagian ada yang berkunjung saat sanak saudara pulang dari rantau dan ingin bertamasya di Bukittinggi .
Film sejarah Minangkabau Zaman Belanda.Download video ini.
C. Kebun Binatang Bukittinggi dimasa Pendudukan Jepang dan Diawal Kemerdekaan.
Tahun 1942 Jepang telah berkuasa di Indonesia, termasuk di Kota Bukittinggi. Daerah ini diberi nama “Bukittingggi Shi Yasuko”, yang dari segi daerah kekuasaanya lebih luas dari masa pemerintahan Kolonial Belanda. Dengan mencakup daerah Kurai Limo Jorong, Ngarai Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, Bukit Batabuah, dan beberapa daerah yang masuk dalam daerah Agam sekarang . Keadaan ini bertahan sampai tahun 1945. Dimasa kekuasaan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai tempat kedudukan Komandemen Militer se Sumatera dengan komandonya yang bergelar Saiko Sikikankakka dibawah Jendral Kabaya Shi .
Diawal kedatangan Jepang ke Kota Bukittinggi, tepatnya 21 Maret 1942 dengan semboyan “Asia Untuk Asia” mulai mendapat simpati sebagaian masyarakat. Namun seiring dengan penguasannya di Indonesia yang telah melakukan berbagai kekerasan, mulailah muncul pergolakan dan usaha penentangan terhadap kekuasaan Jepang, termasuk di Bukittinggi. Perlawanan terhadap Jepang di Kota Bukittinggi yang terkenal dilakukan oleh Syamsuddin dan Abbas Rahman .
Terjadinya kekacauan politik di Kota Bukittinggi, berdampak buruk terhadap pengelolaan kebun binatang. Jepang sama sekali tidak memperhatikan keadaan kebun binatang, malahan mereka merusak saluran air untuk kebun binatang dan mengalihkannya untuk keperluan tentara Jepang. Banyak satwa-satwa penghuni kebun binatang yang ditembaki dan di bayonet. Sekeliling kebun binatang dibuat lobang-lobang untuk pertahanan tentara jepang di Bukittinggi . Terowongan atau lobang-lobang yang dibuat Jepang di sekitar area kebun binatang terhubung dengan Lobang Jepang yang dibuat dengan kerja paksa dan penderitaan bagi pekerjanya yang berasal dari orang-orang Sumatera Barat . Pembuatan Lobang Jepang yang dilakukan di Bukittinggi adalah usaha mengembangkan kota bawah tanah dan sebagai tempat pertahanan Jepang. Titik-titik penyebaran lobang kota bawah tanah ini menyebar di sekitar kota Bukittinggi .
Sebagai pengaruh dari minimnya perhatian terhadap kebun binatang banyaklah satwa-satwa peliharaan yang mati, dibunuh, dan tak terawat, sehingga banyak kandang-kandang yang satwa yang kosong .
Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, Jepang kalah dalam perang menghadapi sekutu yang berakibat pada lemahnya kekuatan Jepang di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemimpin-pemimpin Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan negeri ini. Pada tanggal 17 Agustus 1945 berkumandanglah proklamasi Indonesia yang menjadi tonggak sejarah lahirnya Indonesia merdeka.
Pasca kemerdekaan Indonesia, politik tidak serta merta mengalami perubahan kearah kestabilan. Indonesia sebagai sebuah negara baru sibuk berbenah dan mempersiapkan badan-badan yang diperlukan untuk sebuah Negara merdeka. Selain itu keadaan masyarakat sat itu sangat memperihatinkan, mereka hidup menderita, tertindas, kelaparan dan nyaris tanpa pakaian .
Keadaan kebun binatang sangat menghawatirkan, tanpa pengelola. Demi menjaga dan menyelematkan Kebun Binatang Bukittinggi maka ketua Komite Nasional Indonesia kota Bukittinggi yaitu: M.Z. Dt. Maharajo menunjuk A. Murad St. Batuah sebagai pimpinan kebun binatang . Karena keadaan yang belum aman, maka dimasa kepemimpinan A. Murad St. Batuah setelah kemerdekaan ini tidak banyak perubahan yang dapat beliau perbuat. Masa jabatan beliau dimulai tahun 1945-1949.
Melihat perubahan situasi politik di Indonesia sejak kedatangan Jepang tahun 1942 sampai periode awal kemerdekaan tahun 1949 dapat disimpulkan bahwa keadaan politik, ekonomi, sosial yang tidak stabil menyebabkan pengelolan kebun binatang mengalami masalah besar bahkan nyaris ditutup karena ketiadaan pengelola.
D. Penutup.
Kebun Binatang Bukittinggi yang sekarang bernama Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan telah melewati masa-masa panjang. Institusi ini ikut mengiringi sejarah kota Bukittinggi. Keadaan politik, ekonomi, sosial yang stabil menyebabkan pengelolan kebun binatang dapat berkembang dengan baik, begitu juga sebaliknya, saat keadaan politik, ekonomi, sosial bermasalah maka pengelolan kebun binatang pun ikut mengalami fase penurunan.
Setelah mempelajari sejarah Kebun Binatang Bukittinggi ini, maka demi kemajuan institusi ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:
1. Kebun binatang seharusnya dikelola oleh orang-orang yang paham dengan binatang itu sendiri. Bahkan sedapat mungkin mereke memiliki latar belakang pendidikan dokter hewan. Dan untuk kelancaran institusi, pekerja yang dipilih adalah mereka yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaanya dan mereka bekerja dengan nilai-nilai profesionalisme.
2. Pemerintah seharusnya menyediakan dana yang diperlukan oleh pengelola kebun binatang, hal ini mendukung pengembangan Kebun Binatang Bukittinggi kedepannya. Sehingga tidak ditemukan kesulitan-kesulitan dalam pengembangan institusi dari segi pendanaan.
3. Kebun binatang diberikan posisi dan kedudukan yang setara dengan dinas lainnya sehingga mendapat perhatian yang sama dari pemerintah.
4. Dalam menetapkan tarif karcis masuk kebun binatang pemerintah dan pengelola juga harus mampu melihat keadaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak kecewa dengan pembiayaan yang memberatkan. Hal ini akan berdampak pada jumlah pengunjung, dan uang masuk dari Kebun Binatang Bukittinggi.
5. Pengelola harus mampu memberikan rasa nyaman, tenang, aman bagi pengunjung. Hal ini bisa terwujud dengan pengamanan yang baik dan penyediaaan sarana-sarana yang dibutuhkan di area kebun binatang.
Daftar Pustaka
Amir B, 2000, “Sejarah Sumatera Barat. Fakultas Ilmu Sosial”, UNP, Padang,
Azizah Etek, Syahril Tanjung, Yosmardin, Mursyid A.M, Nazief E.S, Reno Oktaviani,2004 “Dinamika Pemerintah Lokal Kota Bukittinggi”, Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi Lembaga Pengembangan Masyarakat, Institut Ilmu Pengetahuan LPM-IIP, Bukittinggi.
Bappeda dan Badan Statistik Kota Bukittinggi, Bukittinggi dalam Angka 2002, Bukittinggi : Kerjasama Dinas Bappeda dan Badan Pusat Statistik.
Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minagkabau, 1978, Sejarah perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau 1945-1950, Jakarta : BPSIM.
Boestamam Iskandar, “Kesan dan Pengalaman Dikaitkan Sejarah Taman Bundo KanduangKodya Bukittinggi, Bukittinggi: Dinas Taman Bundo Kanduang, 1993.
Edison, “Taman Bundo KanduangBukittinggi 1980-1993”. Skripsi, Padang: Jurusan sejarah, Universitas Andalas, 1994.
Hardinoto, Paulus H Sohargo, ”Pengembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang”. Malang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
J. Pangklaykim dan Hazil Tanzil, Manajemen Suatru Pengatar, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1982.
Marjani Martamin, “Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949”. Padang : Proyek investasi dan dokumentasi kebudayaan daerah. Pusat penelitian sejarah, Dep P dan K, 1979/1980.
Syafni Arita, ”Bukittinggi Kota Wisata Suatu Kajian Historis 1984-2000”. Skripsi, Padang: Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang, 2001.
Wawancara dengan Soedirman, Bukittinggi: Tanggal 5 januari 2005.
Wawancara dengan Soedirman, Bukittinggi: Tanggal 5 januari 2005
Zul Asri, 2001, “Bukittinggi 1945-1980, Perkembangan Kota Secara Fisik dan Hubungannya dengan Kepemilikan Tanah”, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.
BIODATA PENULIS
NAMA : IRWAN SETIAWAN. S.Pd.
TEMPAT / : PAKAN SINAYAN / 16 AGUSTUS 1981.
TGL LAHIR
ALAMAT : (PADANG). JLN. CENDRAWASIH, GANG PARI NO 32A, AIR TAWAR BARAT, PADANG.
KAMPUNG ASAL : JORONG PAKAN SINAYAN, KAMANG MUDIAK, KECAMATAN KAMANG MAGEK, AGAM, SUMBAR.
. Selengkapnya...
Belajar Dari Bung Hatta
Diposting oleh
Unknown
Label:
Kerja Keras Adalah Energi Kita,
Sejarah
/
Comments: (0)
Belajar Dari Bung Hatta
(Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik)
Oleh : Irwan Setiawan
Bung Hatta adalah nama salah seorang dari beribu pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Sosok Bung Hatta telah menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena perjuangan dan sifatnya yang begitu merakyat. Besarnya peran beliau dalam perjuangan negeri ini sehingga ai disebut sebagai salah seorang “The Founding Father’s of Indonesia”.
Berbagai tulisan dan kisah perjuangan Muhammad Hatta telah ditulis dan dibukukan, mulai dari masa kecil, remeja, dewasa dan perjuangan beliau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Namun ada hal yang rasanya perlu sedikit digali dan dipahami yaitu melihat Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik, hal ini dikaitkan dengan usaha melihat perkembangan kegiatan politik dan ketokohan politik di dunia politik Indonesia sekarang maka pantas rasanya kita ikut melihat perjuangan dan perjalanan kegiatan politik Bung Hatta.
Setelah perang dunia I berakhir generasi muda Indonesia yang berprestasi makin banyak yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan luar negeri seperti di Belanda, Kairo (Mesir). Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya politik balas budi oleh Belanda. Bung Hatta adalah salah seorang pemuda yang beruntung, beliau mendapat kesempatan belajar di Belanda. Kalau kita memperhatikan semangat berorganisasi Bung Hatta, sebenarnya telah tumbuh sewaktu beliau berada di Indoensia. Beliau pernah menjadi ketua Jong Sematera (1918-1921) dan semangat ini makin membara dengan asahan dari kultur pendidikan Belanda / Eropa yang bernafas demokrasi dan keterbukaan.
Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta makin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesische Vereeniging yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia, bahkan dalam organisasi ini dinyatakan bahwa tujuan mereka adalah : “ kemerdekaan bagi Indonesia “. Dalam organisasi yang keras dan anti penjajahan ini Bung Hatta makin “tahan banting” karena banyaknya rintangan dan hambatan yang mereka hadapi.
Walau mendapat tekanan, organisasi Indonesische Vereeniging tetap berkembang bahkan Januari 1925 organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia (PI). Dan dalam organisasi ini Bung Hatta bertindak sebagai Pemimpinnya.
Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai poltik bukan hanya di luar negeri tapi sekembalinya dari Belanda beliau juga aktif di PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Soekarno tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dibidang pendidikan. Beliau melihat bahwa melalui pendidikanlah rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan. Karena PNI dinilai sebagai partai yang radikal dan membahayakan bagi kedudukan Belanda, maka banyak tekanan dan upaya untuk mengurangi pengaruhnya pada rakyat. Hal ini dilihat dari propaganda dan profokasi PNI tehadap penduduk untuk mengusakan kemerdekaan. Hingga akhirnya Bunga Karno di tangkap dan demi keamanan organisasi ini membubarkan diri.
Tak lama setetah PNI (Partai Nasional Indonesia) bubar, berdirilah organisasi pengganti yang dinamanakan Partindo (Partai Indonesia). Mereka memiliki sifat organisasi yang radikal dan nyata-nyata menentang Belanda. Hal ini tak di senangi oleh Bung Hatta. Karena tak sependapat dengan Partindo beliau mendirikan PNI Pendidikan (Partai Nasional Indonesia Pendidikan) atau disebut juga PNI Baru. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta bulan Agustus 1932, dan Bung Hatta diangkat sebagai pemimpi. Organisasi ini memperhatikan “ kemajuan pendidikan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan dan menganjurkan rakyat dalam bidang kebathinan dan mengorganisasikannya sehingga bisa dijadakan suatu aksi rakyat dengan landasan demokrasi untuk kemerdekaan “.
Organisasi ini berkembang dengan pesat, bayangkan pada kongres I di Bandung 1932 anggotanya baru 2000 orang dan setahun kemudian telah memiliki 65 cabang di Indonesia. Organisasi ini mendapat pengikut dari penduduk desa yang ingin mendapat dan mengenyam pendidikan. Di PNI Pendidikan Bung Hatta bekerjasama dengan Syahrir yang merupakan teman akrabnya sejak di Belanda. Hal ini makin memajukan organisasi ini di dunia pendidikan Indonesia waktu itu. Kemajuan, kegiatan dan aksi dari PNI Pendidikan dilihat Belanda sebagai ancaman baru tehadap kedudukan mereka sebagai penjajah di Indonesia dan mereka pun mengeluarkan beberapa ketetapan ditahun 1933 diantaranya:
a. Polisi diperintahkan bertindak keras terhadap rapat-rapat PNI Pendidikan.
b. 27 Juni 1933, pegawai negeri dilarang menjadi anggota PNI Pendidikan.
c. 1 Agustus 1933, diadakan pelarangan rapat-rapat PNI Pendidikan di seluruh Indonesia.
Akhirnya ditahun 1934 Partai Nasional Indonesia Pendidikan dinyatakan Pemerintahan Kolonial Belanda di bubarkan dan dilarang keras bersama beberapa organisasi lain yang dianggap membahayakan seperti : Partindo dan PSII. Ide-ide PNI Pendidikan yang dituangkan dalam surat kabar ikut di hancurkan dan surat kabar yang menerbitkan ikut di bredel. Namun secara keorganisasian, Hatta sebagai pemimpin tak mau menyatakan organisasinya telah bubar. Ia tetap aktif dan berjuang untuk kemajuan pendidikan Indonesia.
Soekarno yang aktif di Partindo dibuang ke Flores diikuti dengan pengasingan Hatta dan Syahrir. Walau para pemimpin di asingkan namun para pengikut mereka tetap konsisten melanjutkan perjuangan partai. PNI Pendidikan tetap memberikan kursus-kursus, pelatihan-pelatuhan baik melalui tulisan maupun dengan kunjungan kerumah-rumah penduduk.
Dalam sidang masalah PNI Pendidikan M.Hatta, Syahrir, Maskun, Burhanuddin ,Bondan dan Murwoto dinyatakan bersalah dan dibuang ke Boven Digul (Papua). Demi harapan terciptanya ketenangan di daerah jajahan. Walau telah mendapat hambatan yang begitu besar namun perjuangan Hatta tak hanya sampai disitu, beliau terus berjuang dan salah satu hasil perjuangan Hatta dan para pahlawan lain tersebut adalah kemerdekaan yang telah kita raih dan kita rasakan sekarang.
Sebagai tulisan singkat mengenai sejarah ketokohan Muhammad Hatta di organisasi dan partai politik yang pernah beliau geluti, kita haruslah dapat mengambil pelajaran dari hal ini. Karena sejarah tak berarti apa-apa bila kita tak mampu mengambil manfaat dan nilai-nilai positif didalamnya. Dari kehidupan Hatta di dunia politik kita bisa melihat bahwa : Munculnya seorang tokoh penting dan memiliki jiwa patriot yang tangguh dan memikirkan kehidupan orang banyak serta memajukan bangsa dan negara “bukan hanya muncul dalam satu malam” atau bukanlah tokoh kambuhan yang muncul begitu saja, dan bukanlah sosok yang mengambil kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan dan sosok pemerhati masyarakat. Tapi tokoh yang dapat kita jadikan contoh dan panutan dalam organisasi, partai, dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesunguhnya adalah seorang sosok yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat, ia terlatih untuk mampu memahami keinginan dan cita-cita masyarakat, serta bertindak dengan menggunakan ilmu dan iman.
Seiring dengan meruaknya wacana demokrasi, terutama di era reformasi kita bisa melihat bahwa di Indonesia berkembang berbagai partai baru yang jumlahnya telah puluhan. Dalam kenyataanya memunculkan nama-nama baru sebagai tokoh, elit partai, elit politik yang berpengaruh di berbagai partai tersebut. Ada juga tokoh politik yang merupakan wajah-wajah lama yang konsisten di partainya atau beralih membentuk partai baru. Apakah mereka sudah pantas dikatakan sebagai tokoh, elite politik / elite partai?. Sebagai salah satu sosok tokoh ideal, dengan mencontoh ketokohan Bung Hatta kita harus mampu melihat berapa persen diantara tokoh-tokoh, orang-orang penting, elite politik / elite partai di Indonesia sekarang yang telah memperhatikan kehidupan masyarakat, berapa persen diantara mereka yang sudah melakukan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain.
Dalam kenyataannya, kebanyakan kita melihat tokoh politik, elite politik dan tokoh-tokoh partai di Indonesia dewasa ini kurang memperhatikan kehidupan dan kemajuan masyarakat. Mereka hanya mengambil simpati masyarakat disaat-saat mereka membutuhkan suara dan partisipasi penduduk, seperti saat-saat akan diadakannnya pemilihan umum (nasional), saat diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada), setelah kegiatan itu berlangsung mereka mulai meninggalkan dan melupakan masyarakat. Namun ada beberapa partai dan tokoh yang sering terlihat dalam berbagai kegiatan social dan memperhatikan masyarakat.
Apakah kita masih menganggap bahwa seorang penjahat, pemaling (koruptor) yang lolos dari sergapan hukum sebagai tokoh panutan kita di organisasi, partai politik, pemerintahan, atau kehidupan sehari-hari?. Jadi pantaslah kita belajar dari ketokohan Muhammad Hatta dalam kehidupan politiknya yang selalu bertindak demi kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia.
(Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik)
Oleh : Irwan Setiawan
Bung Hatta adalah nama salah seorang dari beribu pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Sosok Bung Hatta telah menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena perjuangan dan sifatnya yang begitu merakyat. Besarnya peran beliau dalam perjuangan negeri ini sehingga ai disebut sebagai salah seorang “The Founding Father’s of Indonesia”.
Berbagai tulisan dan kisah perjuangan Muhammad Hatta telah ditulis dan dibukukan, mulai dari masa kecil, remeja, dewasa dan perjuangan beliau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Namun ada hal yang rasanya perlu sedikit digali dan dipahami yaitu melihat Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik, hal ini dikaitkan dengan usaha melihat perkembangan kegiatan politik dan ketokohan politik di dunia politik Indonesia sekarang maka pantas rasanya kita ikut melihat perjuangan dan perjalanan kegiatan politik Bung Hatta.
Setelah perang dunia I berakhir generasi muda Indonesia yang berprestasi makin banyak yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan luar negeri seperti di Belanda, Kairo (Mesir). Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya politik balas budi oleh Belanda. Bung Hatta adalah salah seorang pemuda yang beruntung, beliau mendapat kesempatan belajar di Belanda. Kalau kita memperhatikan semangat berorganisasi Bung Hatta, sebenarnya telah tumbuh sewaktu beliau berada di Indoensia. Beliau pernah menjadi ketua Jong Sematera (1918-1921) dan semangat ini makin membara dengan asahan dari kultur pendidikan Belanda / Eropa yang bernafas demokrasi dan keterbukaan.
Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta makin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesische Vereeniging yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia, bahkan dalam organisasi ini dinyatakan bahwa tujuan mereka adalah : “ kemerdekaan bagi Indonesia “. Dalam organisasi yang keras dan anti penjajahan ini Bung Hatta makin “tahan banting” karena banyaknya rintangan dan hambatan yang mereka hadapi.
Walau mendapat tekanan, organisasi Indonesische Vereeniging tetap berkembang bahkan Januari 1925 organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia (PI). Dan dalam organisasi ini Bung Hatta bertindak sebagai Pemimpinnya.
Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai poltik bukan hanya di luar negeri tapi sekembalinya dari Belanda beliau juga aktif di PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Soekarno tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dibidang pendidikan. Beliau melihat bahwa melalui pendidikanlah rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan. Karena PNI dinilai sebagai partai yang radikal dan membahayakan bagi kedudukan Belanda, maka banyak tekanan dan upaya untuk mengurangi pengaruhnya pada rakyat. Hal ini dilihat dari propaganda dan profokasi PNI tehadap penduduk untuk mengusakan kemerdekaan. Hingga akhirnya Bunga Karno di tangkap dan demi keamanan organisasi ini membubarkan diri.
Tak lama setetah PNI (Partai Nasional Indonesia) bubar, berdirilah organisasi pengganti yang dinamanakan Partindo (Partai Indonesia). Mereka memiliki sifat organisasi yang radikal dan nyata-nyata menentang Belanda. Hal ini tak di senangi oleh Bung Hatta. Karena tak sependapat dengan Partindo beliau mendirikan PNI Pendidikan (Partai Nasional Indonesia Pendidikan) atau disebut juga PNI Baru. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta bulan Agustus 1932, dan Bung Hatta diangkat sebagai pemimpi. Organisasi ini memperhatikan “ kemajuan pendidikan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan dan menganjurkan rakyat dalam bidang kebathinan dan mengorganisasikannya sehingga bisa dijadakan suatu aksi rakyat dengan landasan demokrasi untuk kemerdekaan “.
Organisasi ini berkembang dengan pesat, bayangkan pada kongres I di Bandung 1932 anggotanya baru 2000 orang dan setahun kemudian telah memiliki 65 cabang di Indonesia. Organisasi ini mendapat pengikut dari penduduk desa yang ingin mendapat dan mengenyam pendidikan. Di PNI Pendidikan Bung Hatta bekerjasama dengan Syahrir yang merupakan teman akrabnya sejak di Belanda. Hal ini makin memajukan organisasi ini di dunia pendidikan Indonesia waktu itu. Kemajuan, kegiatan dan aksi dari PNI Pendidikan dilihat Belanda sebagai ancaman baru tehadap kedudukan mereka sebagai penjajah di Indonesia dan mereka pun mengeluarkan beberapa ketetapan ditahun 1933 diantaranya:
a. Polisi diperintahkan bertindak keras terhadap rapat-rapat PNI Pendidikan.
b. 27 Juni 1933, pegawai negeri dilarang menjadi anggota PNI Pendidikan.
c. 1 Agustus 1933, diadakan pelarangan rapat-rapat PNI Pendidikan di seluruh Indonesia.
Akhirnya ditahun 1934 Partai Nasional Indonesia Pendidikan dinyatakan Pemerintahan Kolonial Belanda di bubarkan dan dilarang keras bersama beberapa organisasi lain yang dianggap membahayakan seperti : Partindo dan PSII. Ide-ide PNI Pendidikan yang dituangkan dalam surat kabar ikut di hancurkan dan surat kabar yang menerbitkan ikut di bredel. Namun secara keorganisasian, Hatta sebagai pemimpin tak mau menyatakan organisasinya telah bubar. Ia tetap aktif dan berjuang untuk kemajuan pendidikan Indonesia.
Soekarno yang aktif di Partindo dibuang ke Flores diikuti dengan pengasingan Hatta dan Syahrir. Walau para pemimpin di asingkan namun para pengikut mereka tetap konsisten melanjutkan perjuangan partai. PNI Pendidikan tetap memberikan kursus-kursus, pelatihan-pelatuhan baik melalui tulisan maupun dengan kunjungan kerumah-rumah penduduk.
Dalam sidang masalah PNI Pendidikan M.Hatta, Syahrir, Maskun, Burhanuddin ,Bondan dan Murwoto dinyatakan bersalah dan dibuang ke Boven Digul (Papua). Demi harapan terciptanya ketenangan di daerah jajahan. Walau telah mendapat hambatan yang begitu besar namun perjuangan Hatta tak hanya sampai disitu, beliau terus berjuang dan salah satu hasil perjuangan Hatta dan para pahlawan lain tersebut adalah kemerdekaan yang telah kita raih dan kita rasakan sekarang.
Sebagai tulisan singkat mengenai sejarah ketokohan Muhammad Hatta di organisasi dan partai politik yang pernah beliau geluti, kita haruslah dapat mengambil pelajaran dari hal ini. Karena sejarah tak berarti apa-apa bila kita tak mampu mengambil manfaat dan nilai-nilai positif didalamnya. Dari kehidupan Hatta di dunia politik kita bisa melihat bahwa : Munculnya seorang tokoh penting dan memiliki jiwa patriot yang tangguh dan memikirkan kehidupan orang banyak serta memajukan bangsa dan negara “bukan hanya muncul dalam satu malam” atau bukanlah tokoh kambuhan yang muncul begitu saja, dan bukanlah sosok yang mengambil kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan dan sosok pemerhati masyarakat. Tapi tokoh yang dapat kita jadikan contoh dan panutan dalam organisasi, partai, dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesunguhnya adalah seorang sosok yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat, ia terlatih untuk mampu memahami keinginan dan cita-cita masyarakat, serta bertindak dengan menggunakan ilmu dan iman.
Seiring dengan meruaknya wacana demokrasi, terutama di era reformasi kita bisa melihat bahwa di Indonesia berkembang berbagai partai baru yang jumlahnya telah puluhan. Dalam kenyataanya memunculkan nama-nama baru sebagai tokoh, elit partai, elit politik yang berpengaruh di berbagai partai tersebut. Ada juga tokoh politik yang merupakan wajah-wajah lama yang konsisten di partainya atau beralih membentuk partai baru. Apakah mereka sudah pantas dikatakan sebagai tokoh, elite politik / elite partai?. Sebagai salah satu sosok tokoh ideal, dengan mencontoh ketokohan Bung Hatta kita harus mampu melihat berapa persen diantara tokoh-tokoh, orang-orang penting, elite politik / elite partai di Indonesia sekarang yang telah memperhatikan kehidupan masyarakat, berapa persen diantara mereka yang sudah melakukan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain.
Dalam kenyataannya, kebanyakan kita melihat tokoh politik, elite politik dan tokoh-tokoh partai di Indonesia dewasa ini kurang memperhatikan kehidupan dan kemajuan masyarakat. Mereka hanya mengambil simpati masyarakat disaat-saat mereka membutuhkan suara dan partisipasi penduduk, seperti saat-saat akan diadakannnya pemilihan umum (nasional), saat diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada), setelah kegiatan itu berlangsung mereka mulai meninggalkan dan melupakan masyarakat. Namun ada beberapa partai dan tokoh yang sering terlihat dalam berbagai kegiatan social dan memperhatikan masyarakat.
Apakah kita masih menganggap bahwa seorang penjahat, pemaling (koruptor) yang lolos dari sergapan hukum sebagai tokoh panutan kita di organisasi, partai politik, pemerintahan, atau kehidupan sehari-hari?. Jadi pantaslah kita belajar dari ketokohan Muhammad Hatta dalam kehidupan politiknya yang selalu bertindak demi kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia.
. Selengkapnya...
(Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik)
Oleh : Irwan Setiawan
Bung Hatta adalah nama salah seorang dari beribu pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Sosok Bung Hatta telah menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena perjuangan dan sifatnya yang begitu merakyat. Besarnya peran beliau dalam perjuangan negeri ini sehingga ai disebut sebagai salah seorang “The Founding Father’s of Indonesia”.
Berbagai tulisan dan kisah perjuangan Muhammad Hatta telah ditulis dan dibukukan, mulai dari masa kecil, remeja, dewasa dan perjuangan beliau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Namun ada hal yang rasanya perlu sedikit digali dan dipahami yaitu melihat Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik, hal ini dikaitkan dengan usaha melihat perkembangan kegiatan politik dan ketokohan politik di dunia politik Indonesia sekarang maka pantas rasanya kita ikut melihat perjuangan dan perjalanan kegiatan politik Bung Hatta.
Setelah perang dunia I berakhir generasi muda Indonesia yang berprestasi makin banyak yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan luar negeri seperti di Belanda, Kairo (Mesir). Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya politik balas budi oleh Belanda. Bung Hatta adalah salah seorang pemuda yang beruntung, beliau mendapat kesempatan belajar di Belanda. Kalau kita memperhatikan semangat berorganisasi Bung Hatta, sebenarnya telah tumbuh sewaktu beliau berada di Indoensia. Beliau pernah menjadi ketua Jong Sematera (1918-1921) dan semangat ini makin membara dengan asahan dari kultur pendidikan Belanda / Eropa yang bernafas demokrasi dan keterbukaan.
Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta makin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesische Vereeniging yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia, bahkan dalam organisasi ini dinyatakan bahwa tujuan mereka adalah : “ kemerdekaan bagi Indonesia “. Dalam organisasi yang keras dan anti penjajahan ini Bung Hatta makin “tahan banting” karena banyaknya rintangan dan hambatan yang mereka hadapi.
Walau mendapat tekanan, organisasi Indonesische Vereeniging tetap berkembang bahkan Januari 1925 organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia (PI). Dan dalam organisasi ini Bung Hatta bertindak sebagai Pemimpinnya.
Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai poltik bukan hanya di luar negeri tapi sekembalinya dari Belanda beliau juga aktif di PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Soekarno tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dibidang pendidikan. Beliau melihat bahwa melalui pendidikanlah rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan. Karena PNI dinilai sebagai partai yang radikal dan membahayakan bagi kedudukan Belanda, maka banyak tekanan dan upaya untuk mengurangi pengaruhnya pada rakyat. Hal ini dilihat dari propaganda dan profokasi PNI tehadap penduduk untuk mengusakan kemerdekaan. Hingga akhirnya Bunga Karno di tangkap dan demi keamanan organisasi ini membubarkan diri.
Tak lama setetah PNI (Partai Nasional Indonesia) bubar, berdirilah organisasi pengganti yang dinamanakan Partindo (Partai Indonesia). Mereka memiliki sifat organisasi yang radikal dan nyata-nyata menentang Belanda. Hal ini tak di senangi oleh Bung Hatta. Karena tak sependapat dengan Partindo beliau mendirikan PNI Pendidikan (Partai Nasional Indonesia Pendidikan) atau disebut juga PNI Baru. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta bulan Agustus 1932, dan Bung Hatta diangkat sebagai pemimpi. Organisasi ini memperhatikan “ kemajuan pendidikan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan dan menganjurkan rakyat dalam bidang kebathinan dan mengorganisasikannya sehingga bisa dijadakan suatu aksi rakyat dengan landasan demokrasi untuk kemerdekaan “.
Organisasi ini berkembang dengan pesat, bayangkan pada kongres I di Bandung 1932 anggotanya baru 2000 orang dan setahun kemudian telah memiliki 65 cabang di Indonesia. Organisasi ini mendapat pengikut dari penduduk desa yang ingin mendapat dan mengenyam pendidikan. Di PNI Pendidikan Bung Hatta bekerjasama dengan Syahrir yang merupakan teman akrabnya sejak di Belanda. Hal ini makin memajukan organisasi ini di dunia pendidikan Indonesia waktu itu. Kemajuan, kegiatan dan aksi dari PNI Pendidikan dilihat Belanda sebagai ancaman baru tehadap kedudukan mereka sebagai penjajah di Indonesia dan mereka pun mengeluarkan beberapa ketetapan ditahun 1933 diantaranya:
a. Polisi diperintahkan bertindak keras terhadap rapat-rapat PNI Pendidikan.
b. 27 Juni 1933, pegawai negeri dilarang menjadi anggota PNI Pendidikan.
c. 1 Agustus 1933, diadakan pelarangan rapat-rapat PNI Pendidikan di seluruh Indonesia.
Akhirnya ditahun 1934 Partai Nasional Indonesia Pendidikan dinyatakan Pemerintahan Kolonial Belanda di bubarkan dan dilarang keras bersama beberapa organisasi lain yang dianggap membahayakan seperti : Partindo dan PSII. Ide-ide PNI Pendidikan yang dituangkan dalam surat kabar ikut di hancurkan dan surat kabar yang menerbitkan ikut di bredel. Namun secara keorganisasian, Hatta sebagai pemimpin tak mau menyatakan organisasinya telah bubar. Ia tetap aktif dan berjuang untuk kemajuan pendidikan Indonesia.
Soekarno yang aktif di Partindo dibuang ke Flores diikuti dengan pengasingan Hatta dan Syahrir. Walau para pemimpin di asingkan namun para pengikut mereka tetap konsisten melanjutkan perjuangan partai. PNI Pendidikan tetap memberikan kursus-kursus, pelatihan-pelatuhan baik melalui tulisan maupun dengan kunjungan kerumah-rumah penduduk.
Dalam sidang masalah PNI Pendidikan M.Hatta, Syahrir, Maskun, Burhanuddin ,Bondan dan Murwoto dinyatakan bersalah dan dibuang ke Boven Digul (Papua). Demi harapan terciptanya ketenangan di daerah jajahan. Walau telah mendapat hambatan yang begitu besar namun perjuangan Hatta tak hanya sampai disitu, beliau terus berjuang dan salah satu hasil perjuangan Hatta dan para pahlawan lain tersebut adalah kemerdekaan yang telah kita raih dan kita rasakan sekarang.
Sebagai tulisan singkat mengenai sejarah ketokohan Muhammad Hatta di organisasi dan partai politik yang pernah beliau geluti, kita haruslah dapat mengambil pelajaran dari hal ini. Karena sejarah tak berarti apa-apa bila kita tak mampu mengambil manfaat dan nilai-nilai positif didalamnya. Dari kehidupan Hatta di dunia politik kita bisa melihat bahwa : Munculnya seorang tokoh penting dan memiliki jiwa patriot yang tangguh dan memikirkan kehidupan orang banyak serta memajukan bangsa dan negara “bukan hanya muncul dalam satu malam” atau bukanlah tokoh kambuhan yang muncul begitu saja, dan bukanlah sosok yang mengambil kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan dan sosok pemerhati masyarakat. Tapi tokoh yang dapat kita jadikan contoh dan panutan dalam organisasi, partai, dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesunguhnya adalah seorang sosok yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat, ia terlatih untuk mampu memahami keinginan dan cita-cita masyarakat, serta bertindak dengan menggunakan ilmu dan iman.
Seiring dengan meruaknya wacana demokrasi, terutama di era reformasi kita bisa melihat bahwa di Indonesia berkembang berbagai partai baru yang jumlahnya telah puluhan. Dalam kenyataanya memunculkan nama-nama baru sebagai tokoh, elit partai, elit politik yang berpengaruh di berbagai partai tersebut. Ada juga tokoh politik yang merupakan wajah-wajah lama yang konsisten di partainya atau beralih membentuk partai baru. Apakah mereka sudah pantas dikatakan sebagai tokoh, elite politik / elite partai?. Sebagai salah satu sosok tokoh ideal, dengan mencontoh ketokohan Bung Hatta kita harus mampu melihat berapa persen diantara tokoh-tokoh, orang-orang penting, elite politik / elite partai di Indonesia sekarang yang telah memperhatikan kehidupan masyarakat, berapa persen diantara mereka yang sudah melakukan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain.
Dalam kenyataannya, kebanyakan kita melihat tokoh politik, elite politik dan tokoh-tokoh partai di Indonesia dewasa ini kurang memperhatikan kehidupan dan kemajuan masyarakat. Mereka hanya mengambil simpati masyarakat disaat-saat mereka membutuhkan suara dan partisipasi penduduk, seperti saat-saat akan diadakannnya pemilihan umum (nasional), saat diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada), setelah kegiatan itu berlangsung mereka mulai meninggalkan dan melupakan masyarakat. Namun ada beberapa partai dan tokoh yang sering terlihat dalam berbagai kegiatan social dan memperhatikan masyarakat.
Apakah kita masih menganggap bahwa seorang penjahat, pemaling (koruptor) yang lolos dari sergapan hukum sebagai tokoh panutan kita di organisasi, partai politik, pemerintahan, atau kehidupan sehari-hari?. Jadi pantaslah kita belajar dari ketokohan Muhammad Hatta dalam kehidupan politiknya yang selalu bertindak demi kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia.
(Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik)
Oleh : Irwan Setiawan
Bung Hatta adalah nama salah seorang dari beribu pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Sosok Bung Hatta telah menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena perjuangan dan sifatnya yang begitu merakyat. Besarnya peran beliau dalam perjuangan negeri ini sehingga ai disebut sebagai salah seorang “The Founding Father’s of Indonesia”.
Berbagai tulisan dan kisah perjuangan Muhammad Hatta telah ditulis dan dibukukan, mulai dari masa kecil, remeja, dewasa dan perjuangan beliau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Namun ada hal yang rasanya perlu sedikit digali dan dipahami yaitu melihat Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik, hal ini dikaitkan dengan usaha melihat perkembangan kegiatan politik dan ketokohan politik di dunia politik Indonesia sekarang maka pantas rasanya kita ikut melihat perjuangan dan perjalanan kegiatan politik Bung Hatta.
Setelah perang dunia I berakhir generasi muda Indonesia yang berprestasi makin banyak yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan luar negeri seperti di Belanda, Kairo (Mesir). Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya politik balas budi oleh Belanda. Bung Hatta adalah salah seorang pemuda yang beruntung, beliau mendapat kesempatan belajar di Belanda. Kalau kita memperhatikan semangat berorganisasi Bung Hatta, sebenarnya telah tumbuh sewaktu beliau berada di Indoensia. Beliau pernah menjadi ketua Jong Sematera (1918-1921) dan semangat ini makin membara dengan asahan dari kultur pendidikan Belanda / Eropa yang bernafas demokrasi dan keterbukaan.
Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta makin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesische Vereeniging yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia, bahkan dalam organisasi ini dinyatakan bahwa tujuan mereka adalah : “ kemerdekaan bagi Indonesia “. Dalam organisasi yang keras dan anti penjajahan ini Bung Hatta makin “tahan banting” karena banyaknya rintangan dan hambatan yang mereka hadapi.
Walau mendapat tekanan, organisasi Indonesische Vereeniging tetap berkembang bahkan Januari 1925 organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia (PI). Dan dalam organisasi ini Bung Hatta bertindak sebagai Pemimpinnya.
Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai poltik bukan hanya di luar negeri tapi sekembalinya dari Belanda beliau juga aktif di PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Soekarno tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dibidang pendidikan. Beliau melihat bahwa melalui pendidikanlah rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan. Karena PNI dinilai sebagai partai yang radikal dan membahayakan bagi kedudukan Belanda, maka banyak tekanan dan upaya untuk mengurangi pengaruhnya pada rakyat. Hal ini dilihat dari propaganda dan profokasi PNI tehadap penduduk untuk mengusakan kemerdekaan. Hingga akhirnya Bunga Karno di tangkap dan demi keamanan organisasi ini membubarkan diri.
Tak lama setetah PNI (Partai Nasional Indonesia) bubar, berdirilah organisasi pengganti yang dinamanakan Partindo (Partai Indonesia). Mereka memiliki sifat organisasi yang radikal dan nyata-nyata menentang Belanda. Hal ini tak di senangi oleh Bung Hatta. Karena tak sependapat dengan Partindo beliau mendirikan PNI Pendidikan (Partai Nasional Indonesia Pendidikan) atau disebut juga PNI Baru. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta bulan Agustus 1932, dan Bung Hatta diangkat sebagai pemimpi. Organisasi ini memperhatikan “ kemajuan pendidikan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan dan menganjurkan rakyat dalam bidang kebathinan dan mengorganisasikannya sehingga bisa dijadakan suatu aksi rakyat dengan landasan demokrasi untuk kemerdekaan “.
Organisasi ini berkembang dengan pesat, bayangkan pada kongres I di Bandung 1932 anggotanya baru 2000 orang dan setahun kemudian telah memiliki 65 cabang di Indonesia. Organisasi ini mendapat pengikut dari penduduk desa yang ingin mendapat dan mengenyam pendidikan. Di PNI Pendidikan Bung Hatta bekerjasama dengan Syahrir yang merupakan teman akrabnya sejak di Belanda. Hal ini makin memajukan organisasi ini di dunia pendidikan Indonesia waktu itu. Kemajuan, kegiatan dan aksi dari PNI Pendidikan dilihat Belanda sebagai ancaman baru tehadap kedudukan mereka sebagai penjajah di Indonesia dan mereka pun mengeluarkan beberapa ketetapan ditahun 1933 diantaranya:
a. Polisi diperintahkan bertindak keras terhadap rapat-rapat PNI Pendidikan.
b. 27 Juni 1933, pegawai negeri dilarang menjadi anggota PNI Pendidikan.
c. 1 Agustus 1933, diadakan pelarangan rapat-rapat PNI Pendidikan di seluruh Indonesia.
Akhirnya ditahun 1934 Partai Nasional Indonesia Pendidikan dinyatakan Pemerintahan Kolonial Belanda di bubarkan dan dilarang keras bersama beberapa organisasi lain yang dianggap membahayakan seperti : Partindo dan PSII. Ide-ide PNI Pendidikan yang dituangkan dalam surat kabar ikut di hancurkan dan surat kabar yang menerbitkan ikut di bredel. Namun secara keorganisasian, Hatta sebagai pemimpin tak mau menyatakan organisasinya telah bubar. Ia tetap aktif dan berjuang untuk kemajuan pendidikan Indonesia.
Soekarno yang aktif di Partindo dibuang ke Flores diikuti dengan pengasingan Hatta dan Syahrir. Walau para pemimpin di asingkan namun para pengikut mereka tetap konsisten melanjutkan perjuangan partai. PNI Pendidikan tetap memberikan kursus-kursus, pelatihan-pelatuhan baik melalui tulisan maupun dengan kunjungan kerumah-rumah penduduk.
Dalam sidang masalah PNI Pendidikan M.Hatta, Syahrir, Maskun, Burhanuddin ,Bondan dan Murwoto dinyatakan bersalah dan dibuang ke Boven Digul (Papua). Demi harapan terciptanya ketenangan di daerah jajahan. Walau telah mendapat hambatan yang begitu besar namun perjuangan Hatta tak hanya sampai disitu, beliau terus berjuang dan salah satu hasil perjuangan Hatta dan para pahlawan lain tersebut adalah kemerdekaan yang telah kita raih dan kita rasakan sekarang.
Sebagai tulisan singkat mengenai sejarah ketokohan Muhammad Hatta di organisasi dan partai politik yang pernah beliau geluti, kita haruslah dapat mengambil pelajaran dari hal ini. Karena sejarah tak berarti apa-apa bila kita tak mampu mengambil manfaat dan nilai-nilai positif didalamnya. Dari kehidupan Hatta di dunia politik kita bisa melihat bahwa : Munculnya seorang tokoh penting dan memiliki jiwa patriot yang tangguh dan memikirkan kehidupan orang banyak serta memajukan bangsa dan negara “bukan hanya muncul dalam satu malam” atau bukanlah tokoh kambuhan yang muncul begitu saja, dan bukanlah sosok yang mengambil kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan dan sosok pemerhati masyarakat. Tapi tokoh yang dapat kita jadikan contoh dan panutan dalam organisasi, partai, dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesunguhnya adalah seorang sosok yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat, ia terlatih untuk mampu memahami keinginan dan cita-cita masyarakat, serta bertindak dengan menggunakan ilmu dan iman.
Seiring dengan meruaknya wacana demokrasi, terutama di era reformasi kita bisa melihat bahwa di Indonesia berkembang berbagai partai baru yang jumlahnya telah puluhan. Dalam kenyataanya memunculkan nama-nama baru sebagai tokoh, elit partai, elit politik yang berpengaruh di berbagai partai tersebut. Ada juga tokoh politik yang merupakan wajah-wajah lama yang konsisten di partainya atau beralih membentuk partai baru. Apakah mereka sudah pantas dikatakan sebagai tokoh, elite politik / elite partai?. Sebagai salah satu sosok tokoh ideal, dengan mencontoh ketokohan Bung Hatta kita harus mampu melihat berapa persen diantara tokoh-tokoh, orang-orang penting, elite politik / elite partai di Indonesia sekarang yang telah memperhatikan kehidupan masyarakat, berapa persen diantara mereka yang sudah melakukan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain.
Dalam kenyataannya, kebanyakan kita melihat tokoh politik, elite politik dan tokoh-tokoh partai di Indonesia dewasa ini kurang memperhatikan kehidupan dan kemajuan masyarakat. Mereka hanya mengambil simpati masyarakat disaat-saat mereka membutuhkan suara dan partisipasi penduduk, seperti saat-saat akan diadakannnya pemilihan umum (nasional), saat diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada), setelah kegiatan itu berlangsung mereka mulai meninggalkan dan melupakan masyarakat. Namun ada beberapa partai dan tokoh yang sering terlihat dalam berbagai kegiatan social dan memperhatikan masyarakat.
Apakah kita masih menganggap bahwa seorang penjahat, pemaling (koruptor) yang lolos dari sergapan hukum sebagai tokoh panutan kita di organisasi, partai politik, pemerintahan, atau kehidupan sehari-hari?. Jadi pantaslah kita belajar dari ketokohan Muhammad Hatta dalam kehidupan politiknya yang selalu bertindak demi kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia.
. Selengkapnya...
Korupsi Dalam Dimensi Sejarah Indonesia
Diposting oleh
Unknown
Label:
Kerja Keras Adalah Energi Kita,
Sejarah
/
Comments: (0)
Dalam catatan banyak ahli sejarah, periode pendudukan Jepang dipercaya sebagai masa merajalelanya korupsi. Pemerintah pendudukan Jepang memberlakukan Indonesia sebagai arena perang, dimana segala sumber alam dan manusia harus dipergunakan untuk kepentingan perang bala tentara Dai Nippon. Bahkan akibat langkanya minyak tanah, yang diprioritaskan bagi kepentingan bala tentara Jepang, rakyat diwajibkan untuk menanam pohon jarak, yang akan diambil bijinya sebagai alat penerangan. Sangat sulit untuk mendapatkan beras atau pakaian pada saat itu. Namun kesulitan tersebut “agak tertolong” jika ada yang mau berkolaborasi dengan pemerintah pendudukan Jepang. Jika ada yang mau menjadi corong kampanye Jepang, salah satunya adalah kampanye gerakan tiga A, maka kesulitan untuk mendapat pakaian atau bahan makanan sedikit teratasi.
Selepas revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949, negara Indonesia yang baru lahir lebih banyak disibukkan dengan persoalan penataan sistem politik. Persoalan ekonomi menjadi nomor dua. Melalui kesepakatan yang diperoleh pada Perjanjian Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 secara resmi kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, kendati sebagian besar sektor perekonomian masih dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1951 desakan untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, dan perusahaan Barat lainnya, semakin kuat. Akhirnya di tahun 1958 ini pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 86/1958 tentang kebijakan nasionalisasi perusahaanperusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, terutama pada sektor perkebunan, minyak dan gas bumi, serta pertambangan. Undang-undang tersebut berlaku surut hingga Desember 1957, dan pada prakteknya bukan hanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan Belanda saja, namun juga pada perusahaan-perusahaan Barat lainnya. Sebelum adanya undang-undang nasionalisasi tersebut, dengan alasan untuk memberikan proteksi kepada pengusaha-pengusaha pribumi, pemerintah Indonesia menerapkan suatu kebijakan yang diberi nama Politik Benteng. Berdasarkan kebijakan ini pengusaha-pengusaha pribumi diberikan bantuan kredit dan fasilitas, salah satunya adalah lisensi untuk mengimpor barang. Laba yang diperoleh oleh para pengusaha pribumi tersebut, dari penjualan barang impor di dalam negeri, diharapkan dapat menjadi modal untuk melakukan ekspansi usaha. Namun pada akhirnya Politik Benteng ini tidak melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh. Yang muncul justru praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengusaha-pengusaha yang mendapatkan lisensi tersebut hanyalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik yang dominan. Pengusaha-pengusaha pribumi “dadakan” tersebut sama sekali tidak memiliki bekal kemampuan usaha yang memadai. Akhirnya mereka hanya “menyewaka” lisensi yang mereka punyai tersebut kepada pengusaha-pengusaha swasta lainnya, yang umumnya berasal dari pengusaha keturunan Cina. Praktek kongkalingkong ini lah yang melahirkan istilah Ali-Baba. Si Ali yang memiliki lisensi dan di Baba yang memiliki uang untuk modal kerja lisensi tersebut. Upaya untuk melakukan rasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, dan Barat lainnya, justru melahirkan persoalan baru. Sebelum UU tersebut diberlakukan pada tahun 1958, pihak militer, terutama Angkatan Darat (AD), telah melakukan aksi sepihak dan merebut perusahaanperusahaan aing tersebut. Pada tanggal 13 Desember 1957 Mayor Jenderal A.H. Nasution (KSAD pada saat itu) mengeluarkan larangan pengambilalihan perusahaan Belanda tanpa sepengetahuan militer dan menempatkan perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut dibawah pengawsan militer. Dapat dikatakan hingga tahun 1958 perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut berada sepenuhnya dibawah pengwasan militer. Merekalah yang pada akhirnya memiliki wewenang untuk memberikan hak pengelolaan kepada pihak lain. Praktek ini lagi-lagi menimbulkan bentuk KKN baru dan praktek Ali-Baba, karena pengusaha-pengusaha swasta yang mendapatkan hak pengelolaan tersebut adalah pengusaha-pengusaha yang telah lama dekat dengan pihak militer.
Demokrasi terpimpin yang kemudian dijalankan oleh Soekarno pun gagal untuk mengatasi disintegrasi administrasi kenegaraan. Perekonomian tetap tergantung pada birokrasi partai-partai politik dan militer. Aparat negara tak bekerja dengan baik dan korupsi semakin merajalela. Jaringan komunikasi dan transportasi tak berjalan dengan baik, dan upaya pemerintah untuk mendapat pemasukan dari pajak tak berhasil. Akan tetapi unsur militer, terutama angkatan darat, mampu untuk bertahan dan menghidupi diri mereka sendiri melalui sumber-sumber perekonomian yang mereka kuasai. Namun banyak pula sumber perekonomian tersebut menjadi sarang praktek kolusi dan korupsi serta menguntungkan beberapa gelintir petinggi militer. Hal ini banyak melahirkan ketidakpuasan di kalangan militer, terutama kelompok perwira muda yang lebih berorientasi nasional.
Gerakan 30 September 1965 yang sering didengungkan oleh rezim Soeharto sebagai upaya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebenarnya lebih merupakan suatu gerakan pembersihan yang coba dilakukan oleh kelompok perwira muda terhadap beberapa petinggi militer, yang mereka cap lebih dekat dengan Barat dan banyak melakukan penyimpangan. Rezim Orde Baru yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965 percaya bahwa persoalanpersoalan yang muncul di masa Orde Lama dapat diselesaikan dengan melakukan “pembangunan” terutama di sektor ekonomi. Oleh karenanya Soeharto mulai melirik dan mengundang kembali investasi asing, yang tidak menyukai Orde Lama. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomilah yang menjadi target utama rezim Orde Baru. Persoalan kebocoran atau korupsi menjadi persoalan nomor dua. Bagi rezim Orde Baru yang terpenting adalah kemajuan dan pertumbuhan ekonomi serta tetap melakukan kontrol terhadap kekuasaan politik, sehingga mereka dapat menjalankan program pembangunan tersebut.
Korupsi Dalam Dimensi Sejarah Indonesia
Pemerintahan Orde Baru dimasa Soeharto diwarnai oleh tiga fenomena yang menarik. Pertama, adalah kerjasama antara pimpinan militer dengan bisnisman keturunan Cina. Kedua, adalah kompetisi antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Cina. Ketiga, adalah pengaruh perusahaan-perusahaan negara yang dikontrol oleh militer melawan tehnokrat yang mendukung liberalisasi dan intervensi Barat.
Dalam upaya mereka untuk menumbuhkan “kesejahteraan,” para penguasa militer banyak bekerjasama dengan pengusaha keturunan Cina (yang dikenal dengan sebutan Cukong), salah satunya adalah Liem Sioe Liong, pengusaha yang sudah memiliki hubungan dengan Soeharto sejak ia menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Beberapa jendral juga memiliki perusahaan pribadi yang pada umumnya menjadi “topeng” dari perusahaan yang didukung oleh pengusahapengusaha keturunan Cina.
Perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan birokrasi administrasi menjadi tergantung pada persetujuan yang didapat dari petinggi tentara. Militer memegang peran yang penting dalam urusan pemberian lisensi kontrak, keputusan tentang proyek, dan sebagainya.
Kekuatan absolut militer di masa awal Orde Baru berkuasa didukung oleh sumber perekonomian yang mereka peroleh dari naiknya harga minyak dan perusahaan-perusahaan milik negara, serta kerjasama mereka dengan pelaku bisnis keturunan Cina. Meskipun pada tahun 1966 Indonesia telah membuka diri seluas mungkin bagi penanaman modal asing, namun hasil minyak yang melimpah pada awal 1970-an membuat Orde Baru memiliki modal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan program-program politiknya.
Akan tetapi kekuasaan absolut ini meminta konsekuensi kontrol politik yang ketat dari negara, termasuk pelarangan aktivitas partai politik hingga tingkat pedesaan dan kontrol terhadap partai politik. Pada sisi lain Golkar memainkan peran yang efektif dengan mengalokasikan sumbersumber yang dimiliki oleh pemerintah kepada kelompok strategis perkotaan (seperti pegawai negeri dan kelas menengah profesional) dan para pemilik tanah di pedesaan. Subsidi tersebut diperoleh dari pendapatan minyak bumi yang meningkat pada awal tahun 1970-an. Kebijakan ekonomi semacam itu sudah barang tentu didukung oleh pemerintah (yang memang berkepentingan), tehnokrat, dan organisasi keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, atau ADB, serta bantuan-bantuan asing birateral yang berasal dari Jepang, Eropa Barat, dan Amerika Serikat.
Dapat dikatakan Pertamina adalah mesin utama pendukung kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Namun Pertamina juga menjadi sarang korupsi, patronase, dan penyedotan sumber dana yang membuat Pertamina ambruk pada tahun 1975-1976. Dibawah pimpinan Ibnu Sutowo operasi Pertamina tertutup bagi publik dan laporan tahunan keuangan Pertamina tidak pernah iumumkan.
Kepentingan Soeharto dan tentara sangat besar terhadap Pertamina . Seperti apa yang dikatakan oleh Richard Robison bahwa Pertamina menjadi semacam saluran dimana pemerintah memperoleh pendapatan untuk membiayai ongkos-ongkos politiknya. Dipertengahan tahun 1970an setengah dari pendapatan negara berasal dari Pertamina. Pendapatan ini meningkat pada permulaan 1980-an menjadi 2/3.
Tatkala Pertamina bangkrut pada tahun 1975-1976, ditemukan utang tidak kurang dari USD 10 milliar. Dalam persidangan yang dilakukan terhadap asisten pribadi Ibnu Sutowo, ditemukan bahwa ia adalah bagian dari jaringan keuangan yang besar yang meliputi Ibnu Sutowo, Liem Sioe Liong, Ibu Tien, Soeharto, dan keluarganya. Keruntuhan Pertamina juga membuat Soeharto harus berkompromi terhadap tehnokrat yang mendukung Barat dan lembaga keuangan internasional yang selama ini mengkritik Pertamina sebagai pusat keuangan Orde Baru.
Pada bulan Januari 1970 beberapa organisasi mahasiswa Indonesia turun ke jalan-jalan untuk memprotes korupsi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Presiden Soeharto pada saat itu segera mengumumkan pembentukan Komisi IV, dimana mantan wakil presiden M. Hatta ditunjuk sebagai penasehat presiden untuk tersebut. Di dalam pidato tahunan di Hari Kemerdekaan presiden meninjau rekomendasi yang diberikan oleh Komisi dan dengan tegas menyatakan bahwa “tidak ada keragu-raguan lagi. Saya sendiri akan memimpin perjuangan melawan korupsi.”
Akan tetapi, meskipun mendapat jaminan untuk diberantas oleh Soeharto sendiri, toh praktek korupsi tetap berlangsung dan semakin parah. Pada saat itu mantan wakil presiden M. Hatta sempat berujar bahwa praktek korupsi sudah menjadi budaya masyarakat dan susah untuk dihilangkan. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hanya terjadi di kalangan pejabat militer dan aparat birokrasi Orde Baru, namun juga telah menjalar pada keluarga Soeharto sendiri. Dipertengahan tahun 1970-an dikenal istilah “Madame Ten Percent.” Istilah ini muncul karena setiap ijin investasi baru harus mendapat restu dari istri Soeharto, Ny. Tien Soeharto, yang biasanya meminta imbalan saham 10-15%. Ny. Tien Soeharto pula yang pada saat itu memiliki ide untuk membangun proyek mercu suar Taman Mini Indonesia Indah, dengan memakai dana negara dan menempatkannya sebagai asset keluarga Soeharto.
Meskipun dalam sistem politik yang diterapkan oleh Indonesia mengenal lembaga kontrol pemerintahan, seperti DPR, BPK, ataupun Kejaksaan Agung dan Badan Penertiban Aparatur Negara, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Perangkat hukum yang dibuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak berfungsi seperti yang diharapkan.
Di tahun 1990 Jendral M. Yusuf sebagai Ketua BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan tahunan yang dilakukan BPK atas APBN 1988/1989 kepada ketua DPR. Dalam acara tersebut M. Yusuf mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya menemukan banyak penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemakaian dana-dana pembangunan. Diantaranya ditemukan penyertaan modal pemerintah dalam BUMN yang tidak jelas statusnya. Dilaporkan pula penemuan penanganan kredit macet yang tidak didasarkan atas ketentuanketentuan yang berlaku. Berbagai proyek pemerintah di daerah yang tidak efektif dan efisien juga ditemukan. Juga ditemukan instansi-instansi yang melakukan pengeluaran yang tidak pada tempatnya, misalnya melakukan pembelian barang untuk waktu lama. Sayangnya laporan BPK ini tidak disiarkan seluruh isinya dari tahun ke tahun untuk diketahui masyarakat.
Praktek korupsi ini terus tumbuh subur selama Orde Baru. Ditemukannya sumber penghasil devisa yang baru pada awal tahun 1980-an dari sektor kehutanan, menjadi ajag penjarahan baru bagi Soeharto dan kroni-kroninya. Setelah runtuhnya masa kejayaan “Oil Boom,” pada akhir tahun 1970-an, maka hutanlah yang menjadi primadona pensuplai kocek keuangan Orde Baru. Di awal tahun 1980-an kita mengenal istilah “Green Gold” atau emas hijau. Hasil hutan yang dieksport oleh
Indonesia menjadi penghasil devisa nomor dua setelah minyak dan gas bumi.
Berdasarkan catatan yang dilakukan oleh peneliti asal Amerika Serikat, David W. Brown, hingga akhir tahun 1995, luas HPH yang ada di Indonesia berjumlah 62 juta hektar. David W. Brown yang melakukan penelitian tentang hutan tropis di Indonesia juga mencatat bahwa ada lima perusahaan besar pemegang konsesi HPH, yaitu Barito Pasific, Djajanti, Alas Kusuma, Kayu Lapis Indonesia (KLI), dan Bob Hasan group. Kelima pengelola HPH tersebut mengontrol area seluas 18 juta hektare. Luas tersebut berarti merupakan 30 persen dari luas seluruh HPH yang ada yang dikelola oleh sekitar 585 perusahaan pemegang konsesi hutan.
Berdasarkan laporan penelitian tersebut, ternyata diantara lima perusahaan HPH swasta terbesar, dua diantaranya menyerahkan sebagian saham dan pengelolaan pada keluarga Soeharto. Kedua perusahaan tersebut adalah Kelompok Barito Pasific dan Kelompok Bob Hasan. Dengan praktek semacam itu diduga kedua kelompok besar ini telah menyumbang miliaran dollar ke dalam kocek keluarga Soeharto. Salah satu contoh kedekatan Soeharto dengan pengusaha-pengusaha swasta tersebut dapat dicontohkan oleh kasus Prajogo Pangestu. Hubungan antara Barito Pasific dengan mantan presiden Soeharto dimulai pada tahun 1980-an, saat Barito membeli hak atas 35 konsesi kayu yang dimiliki oleh perusahaan lain. Hal ini dapat terjadi karena campur tangan Soeharto. Barito Pasific bahkan mendapatkan kemudahan pinjaman dari tiga bank milik pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bapindo, dan Bank Dagang Negara. Pada tahun 1991 Barito Pasific mendapat subsidi dari perusahaan hutan milik negara, Inhutani II, sebesar US$ 45 juta dan pinjaman dari Bank Bumi Daya sebesar US$ 550 juta.
Berdasarkan laporan joint committee antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan pada tahun 1994, Barito Pasific adalah perusahaan swasta yang memiliki utang terbesar di bank-bank pemerintah. Berdasarkan laporan tersebut jumlah utang Barito Pasific kepada bank pemerintah adalah Rp 3,8 trilliun. Rangking ini turun pada tahun 1999 ke posisi nomor tiga di belakang dua anak laki-laki Soeharto. Namun David Brown percaya bahwa berdasarkan data yang ada di Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), Barito Pasific adalah konglomerat keenam yang memiliki utang besar pada bank-bank milik negara. Selain mendapat kemudahan pinjaman dari bank-bank milik negara, konsesi-konsesi yang dimiliki oleh Barito memang telah memberikan peghasilan yang melimpah bagi Parjogo Pangestu. Dari penghasilan tersebut Prajogo mampu menghidupkan dan membesarkan bisnisnya, serta membiayai hubungan-hubungannya dengan Soeharto.
Pada tahun 1991 Barito telah mengeluarkan uang sebesar US$ 220 juta untuk mem-bail out Bank Duta. Bank Ini merupakan milik Nusamba, yang meupakan sebuah holding dengan 80 persen saham dimiliki oleh tiga yayasan terbesar mantan Presiden Soeharto. Konglomerat yang lain Salim Group, yang juga merupakan pemegang konsesi hutan terbesar ke enambelas, ikut membantu Barito Pasific mem-bail out Bank Duta. Barito Pasific juga memberikan dukungan, melalui Barito Pasific Delta Mustika, saat Soeharto memerintahkannya untuk mem-bail out Astra, yang saat itu terkena ancaman bangkrut akibat kegagalan proyek bank pedesaan antara Bank Summa dengan Nahdlatul Ulama.
Keuntungan yang diperoleh Barito Pasific dari konsesi kayu juga dipergunakan untuk membangun kerjasama bisnis dengan dua orang anak Soeharto. Pabrik pulp milik Barito Pasific, PT. Tanjung Enim Lestari, yang bernilai sekitar US$ 1.1 milliar, telah memberikan sekitar 15% saham kepada anak perempuan Soeharto, yang juga mantan Menteri Sosial, Siti Hardijanti Rukmana., alias Mbak Tutut. Mbak Tutut juga memiliki saham sekitar 35% pada PT. Musi Hutan Persada, yang mengelola perkebunan penghasil kayu untuk diolah sebagai pulp. Tutut serta Prajogo Pangestu juga memiliki perkebunan gula yang sangat luas di Sulawesi.
Keterlibatan Barito dalam bisnis dan politik pun terbukti dalam pemilihan umum 1999. Sebuah laporan yang dimuat di dalam majalah Far Eastern Economic Review menyebutkan bahwa dari sekitar Rp 350 milliar yang dihabiskan oleh Golkar pada Pemilu bulan Juni 1999, sebesar Rp 80 milliar merupakan kontribusi pemilik Barito, Prajogo Pangestu. Selain itu Prajogo juga diduga telah melakukan transfer ke rekening milik mantan Jaksa Agung Andi Ghalib.
. Selengkapnya...
Belajar Sejarah Sumatera Barat Sambil Nonton Film "Sumateran Weskust"
Selama ini kita hanya terbiasa belajar sejarah dengan membaca buku-buku sejarah saja. Padahal sejarah bisa di pelajari dengan menonton. Banyak data dan arsip film sejarah yang ada di Badan Arsip Negara dan Arsip Nasional. namun untuk mendapatkan film tersebut sangatlah sulit, sehingga kita hanya dapat melihat potongan-potongan film sejarah di televisi atau di media internet secara singkat dan ringkas. Hal itu sebenarnya dapat di atasi dengan dibukanya akses ke badan arsip nasional untuk bisa mengambil data film sejarah nasional dan dunia.
Khusus untuk film sejarah sumatera Barat periode 1920-an sebenarnya juga ada film yang dapat di lihat, ditonton bagi peminat sejarah daerah Minangkabau ini. kalau ingin lebih lengkap untuk menonton fil Sejarah Sumatera barat dapat dilihat disini. (klik link berikut) Selengkapnya...
Khusus untuk film sejarah sumatera Barat periode 1920-an sebenarnya juga ada film yang dapat di lihat, ditonton bagi peminat sejarah daerah Minangkabau ini. kalau ingin lebih lengkap untuk menonton fil Sejarah Sumatera barat dapat dilihat disini. (klik link berikut) Selengkapnya...
Tentang PDRI, PRRI dan Pahlawan Pejuang dari Minangkabau
Tentang PDRI, PRRI dan Pahlawan Pejuang dari Minangkabau
Oleh : Syafri Segeh, Wartawan Senior Sumatera Barat
WALAUPUN antara Dewan Banteng yang dibentuk tanggal 20 Desember 1956, 52 tahun yang lalu, dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamirkan oleh Dewan Perjuangan (bukan oleh Dewan Banteng) tanggal 15 Pebruari 1958, 50 tahun yang lalu, ibarat mata uang logam yang satu sisinya hampir sama dengan sisinya yang lain, namun berbeda tujuan, “seiring batuka jalan”.
Maksudnya walaupun Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Banteng di satu sisi, tetapi di sisi lain Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan yang memproklamasikan PRRI. Dewan Banteng dibentuk bertujuan untuk membangun Daerah sedangkan PRRI membentuk Pemerintahan tandingan melawan Pemerintah Jakarta yang sah waktu itu.
Gagasan membentuk Dewan Banteng timbul di Jakarta pada 21 September 1956 dari sejumlah Perwira Aktif dan Perwira Pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah dulu setelah mereka melihat nasib dan keadaan tempat tinggal para prajurit yang dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam perang Kemerdekaan melawan Belanda tahun 1945 -1950, keadaan Kesehatan amat sederhana, anak-anak mereka banyak yang menderita penyakit dan kematian.
Ada asrama yang ditinggalkan oleh KNIL (tentera Belanda), akan tetapi tidak mencukupi, karena jumlah mereka yang banyak. Para perwira aktif dan perwira pensiunan dari eks. Divisi Banteng juga melihat nasib masyarakat yang semakin jauh dari janji-janji dalam perang Kemerdekaan, hidup mereka semakin susah,tidak bertemu janji keadilan dan kemakmuran bersama itu.Pemerintah Pusat lebih mementingkan Daerah Pulau Jawa ketimbang Daerah diluar pulau Jawa dalam hal pembagian “kue” pembangunan, sedang daerah di luar pulau Jawa adalah penghasil devisa yang terbanyak.
Pertemuan sejumlah perwira aktif dan perwira pensiunan eks. Divisi Banteng di Jakarta itu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan Reuni di Padang dari perwira-perwira aktif dan pensiunan eks. Divisi Banteng pada tanggal 20 –24 Nopember 1956 yang pada pokoknya membahas masaalah politik dan sosial ekonomi rakyat di Sumatera Tengah. Reuni yang dihadiri oleh sekitar 612 orang perwira aktif dan pensiunan dari eks. Divisi Banteng itu akhirnya membuat sejumlah keputusan yang kemudian dirumuskan di dalam tuntutan Dewan Banteng.
Untuk melaksanakan keputusan-keputusan Reuni itu,maka dibentuklah suatu Dewan pada tanggal 20 Desember 1956 yang dinamakan “ Dewan Banteng”mengambil nama Banteng dari Divisi Banteng yang sudah dibubarkan. Di dalam perang Kemerdekaan tahun 1945 -1950 melawan Belanda dulu di Sumatera Tengah dibentuk sebuah Komando militer yang dinamakan dengan Komando Divisi IX Banteng.
Sesudah selesai perang Kemerdekaan dan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1950, maka Komando Divisi Banteng ini diciutkan dengan mengirim pasukan-pasukannya ke luar Sumatera Tengah seperti ke Pontianak, Ambon, Aceh dan Jawa Barat. Pengalaman yang sangat menyedihkan dialami oleh Batalyon “Pagar Ruyung” yang sesudah bertugas di Ambon, lima dari delapan kompinya dipindahkan ke Jawa Barat. Pasukannya dilebur ke dalam Divisi Siliwangi dan hubungan dengan induk pasukannya Divisi Banteng diputus.
Terjadi berbagai hal sehingga ada yang meninggal dunia dan ditahan. Komando Divisi Banteng makin lama makin diciutkan, sehingga akhirnya tinggal satu Brigade yang masih memakai nama Brigade Banteng, di bawah pimpinan Letkol Ahmad Husein. Kemudian pada bulan April 1952 Brigade Banteng diciutkan menjadi satu Resimen yang menjadi Resimen Infanteri 4 di dalam Komando Tentera Teritorium (TT) I Bukit Barisan (BB) di bawah Komando Panglimanya Kolonel Simbolon.Letkol. Ahmad Husein diangkat kembali menjadi Komandan Resimen Infanteri 4 TT I BB itu.
Pemecahan Batalion-batalion dan pembubaran Komando Divisi Banteng itu menimbulkan bibit-bibit dendam dari para pejuang perang Kemerdekaan melawan Belanda yang bernaung di bawah panji-panji Divisi Banteng itu. Pengurus Dewan Banteng terdiri dari 17 orang, yang terdiri dari 8 orang perwira aktif dan pensiunan, 2 orang dari Kepolisian dan 7 orang lainnya dari golongan sipil, ulama, pimpinan politik, dan pejabat.
Lengkapnya susunan Pengurus Dewan Banteng itu adalah :Ketua,Letkol, Ahmad Husein,Komandan Resimen Infanteri 4, Sekretaris Jenderal Mayor (Purn) Suleman, Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumatera Tengah, sedangkan anggota-anggotanya adalah Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa, Kepala Polisi Sumatera Tengah, Sutan Suis, Kepala Polisi Kota Padang, Mayor Anwar Umar, komandan Batalion 142 Resimen 4. Kapten Nurmatias Komandan Batalyon 140, Resimen Infanteri 4. H. Darwis Taram Dt. Tumanggung, Bupati 50 Kota, Ali Luis Bupati d/p di Kantor Gubernur Sumatera Tengah, Syekh Ibrahim Musa Parabek Ulama, Datuk Simarajo, Ketua Adat (MTKAAM).
Kolonel (Purn) Ismael Lengah, Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau), Saidina Ali Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Kampar, Riau, Letnan Sebastian Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau, A. Abdulmanaf, Bupati Kabupaten Merangin, Jambi, Kapten Yusuf Nur, Akademi Militer, Jakarta dan Mayor Syuib, Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta.
Selain itu Dewan Banteng didukung oleh segenap Partai Politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, alim ulama, cadiak pandai, kaum adat sehingga waktu itu lahirlah semboyan,” timbul tenggelam bersama Dewan Banteng”. (***)
Dewan Banteng Tetap Mengakui Sukarno, Juanda dan Nasution
TUNTUTAN Dewan Banteng yang terpenting diantaranya adalah:
• Menuntut pemberian serta pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangja pelaksanaan sistem Pemerintahan desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar,layak dan adil.
• Menuntut dihapuskan segera sistem sentralisme yang dalam kenyataannya mengkaibatkanb birokrasi yang tidak sehat dan juga menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.
• Menuntut suatu Komando Pertahanan Daerah dalam arti Teritorial, operatif dan administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan komando utama dalam Angkatan Darat.Juga menuntut ditetapkannya eks. Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai kesatuan militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.
Walaupun Letkol Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng mengambil alih jabatan Gubernur Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Mulyoharjo, namun Ahmad Husein tidak ditindak sebagai Komandan Resimen 4 TT. I. BB, malah sebaliknya tuntutan Dewan Banteng agar dibentuk satu Komando Militer di Sumatera Tengah yaitu Komando Militer Daerah Sumatera Tengah (KDMST) dipenuhi lepas dari TT. I BB dan Letkol, Ahmad Husein diangkat menjadi Panglima KDMST. Dewan Banteng tetap mengakuo Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia, tetap mengakui Pemerintahan Juanda dan tetap mengakui Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Berbeda dengan Dewan Banteng, Kolonel Maluddin Simbolon, Panglima TT. I BB setelah mengumumkan pembentukan Dewan Garuda yang seluruh pengurusnya militer pada tanggal 22 Desember 1956, dua hari sesudah Dewan Banteng, pada hari itu juga Simbolon menyatakan melepaskan diri dari Pemerintahan Juanda dan menyatakan daerah TT. I BB dalam keadaan Darurat Perang (SOB). Pemerintah Juanda cepat memberikan jawaban.Pada hari itu juga memerintah KSAD memecat Simbolon dari jabatan Panglima TT.I BB dan mengangkat Kepala Stafnya Letkol.Jamin Ginting menggantikan Simbolon menjadi Panglima TT.I BB. Simbolon bersama sejumlah anak buahnya akhirnya melarikan diri ke Sumatera Barat, Padang dan tidak kembali lagi ke Medan.
Setelah Pemerintah Pusat tidak memperhatikan usul alokasi dana untuk pembangunan daerah Sumatera Tengah,maka Dewan Banteng tidak mengirimkan lagi seluruh penghasilan Daerah Sumatera Tengah ke Pusat, ditahan di daerah dan digunakan untuk pembangunan Daerah. Masalah ini meningkatkan konlik dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Dewan Banteng melakukan “Barter”, pedagang langsung dengan luar negeri, tanpa melalui prosedur yang lazim yaitu melalui Departemen Perdagangan dan Bea Cukai. Yang dibarter adalah teh, karet dan hasil bumi Sumatera Tengah lainnya. Dana yang diperoleh dari hasil barter itu digunakan untuk mendatangkan alat-alat berat untuk pembangunan jalan seperti traktor, buldozer, aspal dan berbagai alat berat lainnya.
Dalam beberapa bulan saja keadaan pembangunan di Sumatera Tengah meningkat, sehingga ada jalan dinamakan orang “ Jalan Dewan Banteng”.Pembangunan Sumatera Tengah di bawah Dewan Banteng dianggap terbaik waktu itu di Indonesia. Untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah Kabupaten dan Kota, Dewan Banteng pernah membagi-bagikan uang Rp. 1juta kepada tiap Kabupaten dan Kota.Kalau sekarang uang Rp.1 juta tidak punya harga, akan tetapi pada tahun 1957 itu uang Rp. 1 juta punya nilai yang tinggi. Keadaan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun, karena situasi politik di Jakarta bertambah panas disebabkan sikap dan tingkah laku Presiden Sukarno yang membela Partai Komunis Indonesia (PKI) yang waktu itu berakiblat ke Moskow. Waktu itu Sukarno akrab dengan Moskow.
Setelah pemilihan umum tahun 1955 PKI keluar sebagai partai politik nomor empat besar sesudah PNI, Masyumi dan NU. Di Sumatera Tengah sendiri PKI hanya mendapat suara sekitar 5.7%. Akibatnya adalah : muncul konsep Presiden yang ingin membentuk Kabinet Kaki Empat yang disebutnya sebagai Kabinet Nasakom, Nasional (PNI), agama (Masyumi dan NU) dan Komunis (PKI).Konsep Sukarno ini ditentang oleh banyak pihak terutama partai-partai Islam yang kemudian melahirkan gerakan anti Komunis. Suasana Politik di Jakarta semakin panas.
Di dalam bulan Agustus 1957 rumah Kol. Dahlan Jambek di granat, tetapi tidak menimbulkan korban. Akibatnya Kol. Dahlan Jambak dan keluarganya hijrah ke Padang. Sejak itu Kol.Dahlan Jambek bersama dengan Yazid Abidin menggiatkan kampanye anti komunis di Sumatera Tengah. Di Padang dibentuk Gerakan Bersama Anti Komunis (Gebak) yang dipimpin langsung oleh Kol Dahlan Jambek bersama Yazid Abidin. Gerakan anti komunis di Sumatera Tengah itu secara tidak disadari atau mungkin memang disengaja untuk menarik bantuan dari Amerika Serikat, karena sejak tahun 1953, tiga tahun sebelum Dewan Banteng, Amerika telah memperhatikan perkembangan Komunisme di Indonesia.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat waktu itu John Foster Dullas menginstruksikan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta Hugh S. Cumming: Di atas segalanya lakukanlah apa yang dapat anda gunakan untuk memastikan, bahwa Sumatera tidak jatuh ke tangan komunis. Menurut Dullas, dipeliharanya suatu negara kesatuan dapat mempunyai bahaya-bahaya khusus dan saya mengacu kepada Tiongkok (kekalahan Chiang Kai Shek oleh Mao Tse Tung di daratan Cina) tidak berarti lagi pada saat Tiongkok jatuh ketangan komunis. Pada akhirnya kita mendapatkan suatu wilayah Tiongkok yang utuh, tetapi demi keuntungan kaum komunis.
Ditegaskan oleh Dullas, kalau antara suatu Indonesia yang wilayahnya utuh, tetapi condong dan maju menunjuk komunis dan perpecahan negara itu menjadi kesatuan-kesatuan geografis, maka saya lebih suka pada kemungkinan ke dua, sebab menyediakan suatu tempat bertumpu yang dapat dipergunakan Amerika Serikat untuk menghapus komunisme di suatu tempat atau tempat yang lainnya dan lalu pada akhirnya, kalau menghendaki begitu, tiba kembali pada suatu Indonesia yang bersatu.
Dalam pada itu, Wakil Presiden Amerika Serikat RichardNixon menganjurkan agar Amerika Serikat bekerja melalui kalangan militer Indonesia. Dewan Keamanan Nasional AS kemudian memutuskan membentuk suatu Panitia Ad Hoc antara Departemen tentang Indonesia untuk menyiapkan suatu laporan mengenai implikasi-implikasi dari peristiwa akhir-akhir ini terhadap keamanan AS rencana-rencana tindak yang mungkin diambil (dari buku 50 tahun Amerika Serikat—Indonesia, oleh Paul F. Gardner). Dapat dilihat dari kutipan-kutipan di atas, bahwa betapa seriusnya Amerika Serikat terhadap komunisme di Indonesia, jauh sebelum pemilu tahun 1955. (***)
Kok Bakisa Duduak Jan Bakisa dari Lapiek Nan Salai
MENANGGAPI rapat rahasia di Sungai Dareh itu, Bung Hatta mengirim pesan yang kemudian disiarkan Pers di Jakarta: ”Kok bakisa duduak jan bakisa dari lapiek dan salai, kok bakisa tagak jan bakisa dari tanah nan sabungkah”. Sekitar tanggal 16 Januari 1958 Bung Hatta dan Syahrir mengirim seorang utusan ke daerah-daerah bergolak seperti Dewan Garuda di Palembang dan Dewan Banteng di Padang. Utusan itu adalah Djoeir Moehamad, salah seorang anggota Dewan Pimpinan Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Pesan Bung Hatta dan Syarir itu adalah: ”Pergolakan-pergolakan daerah di Indonesia dewasa ini (maksudnya: waktu itu) terjadi pada saat-saat sedang hangatnya berlangsung Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Barat ( termasuk Eropa Barat). Tidak tertutup kemungkinan, bahwa pergolakan daerah itu merupakan peluang bagi Blok Amerika untuk menungganginya, karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang akrab dengan Blok Uni Soviet”. Ternyata kemudian, bahwa yang disinyalir oleh Bung Hatta dan Syahrir ini benar adanya.PRRI terperangkap ke dalam strategi Amerika Serikat.
Djoeir Moehamad juga menyampaikan pesan kepada Letkol Barlian, Ketua Dewan Garuda di Palembang dan Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng di Padang, bahwa suatu pemberontakan untuk membentuk Pemerintahan yang lain akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya akan mengakibatkan perkembangan daerah yang bersangkutan tertinggal selama satu generasi. Pesan ini kemudian menjadi kenyataan. Dapat dirasakan sekarang. Letkol Barlian di Palembang mematuhi nasihat Bung Hatta dan Syahrir ini, akan tetapi Ahmad Husein semula akan bersedia melaksanakan nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu, tapi tampaknya waktu itu dia telah dikepung oleh teman-teman militernya, sehingga ia mengingkari nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu.
Kol Dahlan Jambek berkata lewat pidato-pidatonya, bahwa keadaan sekarang sudah berada pada titik, ”the point of no return”. Pada tanggal 9 Februari 1958 Badan Aksi Rakyat Sumatera Tengah (BARST) mengadakan rapat akbar di Padang untuk mendorong Ahmad Husein mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan kuatk terhadap Pemerintah Jakarta. Dalam rapat akbar itu berpidato Kol. Dahlan Jambek dan Kol. Simbolon yang kemudian rapat akbar itu mengeluarkan sebuah resolusi yang ditujukan kepada Ahmad Husein.
Sebagian besar dari isi resolusi itu yang diapopsi ke dalam ultimatum Dewan Perjuangan yang diumumkan lewat radio tanggal 10 Pebruari 1958 yaitu :
* Agar Ahmad Husein mengirim tuntutan kepada Perdana Menteri Juanda dan Kabinetnya di Jakarta supaya mengembalikan mandatnya dan menunjuk Hatta dan Hamengkubowono IX sebagai formatur pembentukan Kabinet baru.
* Agar Pemerintah Pusat mencabut larangan terhadap barter.
* Agar Presiden Soekarno kembali ke UUD 1950 dalam membentuk kabinet. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Ahmad Husein harus mengambil langkah-langkah bijaksana dan kuat.
Esok harinya, tanggal 10 Pebruari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat melalui RRI Padang yang isinya antara lain:
* Menuntut supaya dalam waktu 5 x 25 jam: a. Kabinet Juanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden/pejabat Presiden ( waktu itu Presiden Sukarno sedang berada di luar negeri dan Pejabat Presiden waktu itu adalah Ketua DPR Sartono). b. Presiden/Pejabat Presiden mengambil kembali mandat Kabinet Juanda.
* Menuntut segera setelah tuntutan dalam angka 1 dilaksanakan supaya Hatta dan Hamengkubowono IX ditunjuk untuk membentuk satu Zaken Kabinet Nasional menurut ketentuan-ketentuan konstitusi yang terdiri dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal sebagai pemimpin-pemimpin yang jujur, cakap dan disegani serta bersih dari anasir-anasir anti-Tuhan. a. Untuk menyelamatkan negara dari desintegrasi dan kekacauan sekarang dan kembali bekerja menurut UUDS menunggu terbentuknya UUD oleh kontituente. b. Meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan Negara dan Bangsa lahir dan bathin dengan arti yang sesungguhnya.
Tuntutan ke lima: a. Bersedia kembali kepada kedudukannya yang konstitusionil serta menghapuskan segala akibat dari tindakan-tindakannnya yang melanggar UUD serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. b. Memberikan kesempatan sepenuhnya serta bantuannya menurut konstitusi kepada Zaken Kabinet Nasional Hatta- Hamengkubowono IX ini, agar sungguh-sungguh dapat melakukan kewajibannya sampai pemilihan umum yang akan datang.
Tuntutan ke enam: Apabila tuntutan tersebut pada angka 1 dan 2 tidak dipenuhi,maka kami mengambil langkah-langkah kebijaksanaan sendiri. Tuntutan ke tujuh: a. Apabila tuntutan tersebut pada angka 1 dan 2 dilaksanakan oleh pejabat Presiden, tetapi ternyata bahwa tuntutan tersebut pada angka 5 tidak dipenuhi oleh Presiden, ataupun. b. Apabila tuntutan tersebut pada angka 1 dan 2 dilaksanakan pejabat Presiden, tetapi kemudian ternyata bahwa tuntutan tersebut pada angka 5 tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno.
Maka dengan ini kami menyatakan, bahwa sejak itu kami menganggap diri kami terbebas dari pada wajib taat kepada Dr. Ir. Soekarno sebagai Kepala Negara. Maka sebagai akibatnya dari tidak dipenuhinya semua tuntutan di atas, menjadi tanggung jawab dari mereka yang tidak memenuhinya, terutama Presiden Soekarno. Esok harinya, tanggal 11 Februari 1958, Kabinet Juanda menolak Ultimatum Dewan Perjuangan itu dan memerintahkan KSAD untuk memecat dari dinas militer Letkol Ahmad Husein dan Kol. Simbolon serta Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST) dibekukan dan hubungan darat, maupun udara dengan Sumatera Tengah dihentikan sama seperti yang sudah dilakukan di Sulawesi Utara. (***)
Peristiwa Cikini Membatalkan Rekonsiliasi
PADA tanggal 30 Nopember 1957 terjadilah suatu peristiwa di Jakarta dengan apa yang dikenal kemudian sebagai “Peristiwa Ciniki 2.Malam tanggal 30 Nopember itu, Presiden Sukarno menghadiri pesta ulang tahun sebuah sekolah di Cikini dimana putra dan putrinya bersekolah. Waktu akan pulang malam itu sekelompok anak-anak muda yang bertempat tinggal di asrama dekat sekolah itu yang diketahui sebagai anggota Gerakan Anti Komunis Jakarta (GAK) melemparkan granat kearah mobil Sukarno.
Sukarno dan putra-putrinya selamat,akan tetapi dipihak lain terdapat korban jatuh meninggal dunia sekitar 9 orang dan sekitar 100 orang lainnya luka-luka berat.Korban yang terbanyak adalah murid-murid sekolah itu. Menanggapi peristiwa Cikini itu,Perdana Menteri Juanda mengatakan kepada Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta Allison, bahwa usaha pembunuhan tersebut (t erhadap Sukarno) yang dikenal dengan “Peristiwa Cikini”membatalkan pendekatan-pendekatan rekonsiliasi yang direncanakan sebelumnya terhadap Dewan Banteng. Dengan pernyataan Juanda itu,maka usul kompromi Ahmad Husein untuk menyelesaikan konflik Dewan Banteng dan Pemerintah Pusat jadi sirna. Ahmad Husein mengusulkan agar dibentuk suatu dalam suatu wadah Dewan Nasional dan diisi oleh wakil dari daerah-daerah. Dewan Nasional itu kemudian dibentuk oleh Sukarno, akan tetapi isinya orang- orang dekatnya saja.
Sesudah peristiwa Cikini itu, Sukarno meninggalkan Indonesia untuk selama 6 minggu beristirahat ke luar negeri seperti ke Eropa dan Asia. Peristiwa Cikini dibesar-besarkan oleh surat kabar surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Warta Bhakti, Bintang Timur dan Harian Pemuda. Sejumlah tokoh-tokoh politik dari partai Masyumi dikait-kaitkan dengan Peristiwa Cikini itu.Mereka kemudian diteror dan diancam akan ditangkap dan ditahan dengan tuduhan korupsi. Rumah Mohd. Rum sampai-sampai dikepung, tetapi Mohd.Rum dan keluarganya selamat. Akibatnya, para politisi dari partai Masyumi merasa tidak aman lagi tinggal di Jakarta. Satu demi satu mereka berangsur-angsur hijrah ke Padang,seperti Syafruddin Prawira Negara,Mohd.Natsir dan Burhanuddin Harahap. S
yafruddin Prawira negara waktu itu menjadi Direktur Bank Indonesia. Prof, Sumitro Joyohadikusumo bukan politisi dari partai Masyumi melainkan dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), akan tetapi Sumitro kemudian hijrah pula ke Padang,akan tetapi dia lebih banyak bolak balik keluar negeri, seperti ke Singapura, Amerika Serikat dan negara-negara lain yang anti Komunis. Akhirnya semua politisi baik dari tokoh militer, dari Masyumi dan PSI ( Sumitro) berkumpul di Padang. Gagasan untuk melawan Sukarno yang dituduh condong kepada PKI itu semakin kuat kerika para tokoh-tokoh militer dan politisi sipil itu mengadakan rapat rahasia di Sungai Dareh pada tanggal 9 Januari 1958. Rapat rahasia di Sungai Dareh itu diadakan dalam dua putaran.Pada putaran pertama rapat rahasia itu hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh militer saja,kecuali Prof. Sumitro, ikut dalam rapat itu.
Rapat putaran ke dua, baru diadakan rapat gabungan antara tokoh-tokoh militer dengan politisi sipil. Tidak banyak yang diketahui orang dari rapat Sungai Dareh itu, kecuali terbetik berita, bawha Simbolon akan mendirikan negara Sumatera. Berkenaan dengan issu negara Sumatera itu,Perdana Menteri Juanda memberi penjelasan dihadapan sidang DPR pada tanggal 3 Pebruari 1958. Perdana Menteri Juanda mensinyalir, bahwa dalam bulan Desember 1957 dan Januari 1958 terdengar lagi berita-berita tentang adanya usaha-usaha untuk memproklamirkan berdirinya Negara Sumatera. Ada pula berita-berita tentang pembentukan Pemerintah Pusat baru Republik Indonesia yang berkedudukan di Sumatera oleh karena Pemerintah di Jakarta tidak dianggap sah.
Menurut Juanda, untuk mencek kebenaran berita-berita itu pada tanggal 26 Januari 1958 Kepala Kepolisian Negara Sukamto mengunjungi Sumatera Barat. Setelah kunjungannya ke Sumatera Barat yang mengadakan pertemuan dengan pimpinan Kepolisian Sumatera Tengah tidak dapat diperoleh keterangan-keterangan yang lebih jelas mengenai persoalan Sumatera itu. Pada tanggal 6 Pebruari 1958, Ahmad Husein membantah adanya gagasan mendirikan negara Sumatera itu melalui RRI Bukittinggi. Yang dapat diketahui kemudian dari rapat rahasia Sungai Dareh itu adalah penyempurnaan susunan pengurus Dewan Perjuangan.
Semula hanya terdiri dari empat orang yaitu :Letkol. Ahmad Husein, Panglima KDMST, sebagai Ketua, Kol. HVN Sumual, Panglima TT VII Wirabuana di Sulawesi, anggota, Kol.Maludin Simbolon tadinya Panglima TT.I Bukit Barisan di Medan, anggota, dan Letkol.Barlian, Panglima TT II Sriwijaya di Palembang.Penyempurnaan susunan Dewan Perjuangan itu adalah sebagai berikut: Ketua,Letkol, Ahmad Husein, Panglima KDMST, Sekjen Kol. Dahlan Jambek, anggota-anggota: Kol. Mayor Anwar Umar, Mohd. Natsir, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Sumitro Hadikusumo,Mayor Nainggolan, Mayor Nawawi, AN Nusyirwan dan Amelz.
Walaupun issue pendirian negara Sumatera itu dibantah pada tanggal 6 Pebruari 1958 oleh Ketua Dewan Perjuangan Ahmad Husein namun Vence Sumual dan Simbolon ditugaskan mencari senjata ke luar negeri. Mereka berangkat menuju Singapura, Disamping itu Sumitro yang mempunyai jalur khusus dengan CIA (Central Intellegence Agancy) Amerika Serikat berangkat pula ke Singapura dan terus ke Amerika. Simbolon pertama kalinya berhubungan dengan agen CIA adalah setelah dia bersama anak buahnya melarikan diri ke Sumatera Barat . Ia mengirim seorang kurir ke CIA di Jakarta dengan pesan,bahwa dia membutuhkan keuangan guna membiayai pasukannya dan ingin bertemu dengan seorang CIA.
Menurut Dean Almy, wakil CIA di Konsulat Amerika Serikat di Medan pesan Simbolon itu diteruskan kepadanya dengan perintah untuk pergi ke Bukittinggi bertemu dengan Simbolon, setelah memperoleh keterangan dari Simbolon tentang situasi waktu itu Dean Almy menyerahkan uang dalam bentuk uang dolar AS kepada Simbolon sebesar USD 50.000.Ini terjadi di awal bulan Oktober 1957. Sekitar bulan Desember 1957 Dean Almy diperintahkan pergi ke Singapura untuk bertemu dengan Simbolon yang telah tiba disana dengan kapal laut menempuh rute penyeludupan di Kepulauan Riau. Berdasarkan perintah dari Markas Besar CIA,”kami menjanjikan kepada Simbolon senjata-senjata dan minta supaya beberapa orang perwiranya dapat dilatih dalam bidang komunikasi agar kami dapat memelihara hubungan “kata Dean Almy. Menurut Dean Almy, “tidak lama sesudah itu senjata-senjata untuk 8.000 orang dikirim ke Sumatera Tengah”. (***)
Akhir PRRI yang Tragis..
LIMA hari kemudian, maka Dewan Perjuangan menolak Keputusan Kabinet Juanda dengan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 dengan Mr Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya, Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri, Mr Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, Dr Sumitro Joyohadikusimo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran, Mohd Syafei sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) dan Menteri Kesehatan.
JF Warouw sebagai Menteri Perhubungan, S Sarumpait sebagai Menteri Pertanian dan Perburuan, Mohthar Lintang sebagai Menteri Agama, M Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan dan A Gani Usman sebagai Menteri Sosial. PRRI kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pemerintahan Federal atau disebut juga sebagai Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang diproklamirkan di Bonjol pada tanggal 8 Pebruari 1960, Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Presidennya. Pembentukan RPI ini membuat perpecahan di kalangan tokoh politisi sipil dengan tokoh-tokoh militer yang non Islam. Sukarno kembali ke Jakarta dari kunjungan istirahatnya di luar negeri pada tanggal 16 Pebruari 1958, sehari sesudah Proklamasi PRRI.
Sukarno menegaskan, ”Kita harus menghadapi penyelengara pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang itu dengan tegas dan dengan segala kekuatan yang ada pada kita.” Pada dasarnya Sukarno menyokong rencana Juanda dan Nasution untuk menggunakan kekerasan senjata. Kemudian Kabinet Juanda juga mengeluarkan perintah untuk menangkap Mr Syafruddin Prawiranegara, Mr Burhanuddin Harahap dan Dr Sumitro Joyohadikusomo. Situasi semakin panas, di Padang dan daerah lain di Sumatera Barat digiatkan latihan-latihan militer terutama sekali terhadap mahasiswa dan pelajar. Di mana-mana kelihatan orang berbaju hijau dan memanggul senjata.
Senjata-senjata bantuan Amerika Serikat pun berhamburan jatuh dari pesawat terbang pada beberapa tempat di Padang dan Bukittinggi pada malam hari. Tidak hanya dengan pesawat terbang Amerika mengirimkan senjata, tetapi juga dengan kapal-kapal selam. Menurut Dean Almy, Wakil CIA di Konsulat Amerika Serikat di Medan, ”kami juga mempunyai kapal-kapal selam di lepas pantai dekat Padang yang menurunkan senjata-senjata dan amunisi pada malam hari.” Pemerintah Pusat melakukan pemboman-pemboman untuk melumpuhkan kekuatan PRRI terhadap jumlah sasaran di Bukittinggi, Padang dan Painan. Menjelang pendaratan di Pantai Padang, dilakukan pula penembakan-penembakan meriam dari kapal-kapal perang yang sudah berada di hadapan pantai Padang.
Pada tanggal 17 April 1958, sekitar dua bulan setelah Proklamasi PRRI , Pemerintah Pusat mulai mendaratkan pasukannya di pantai merah, 9 km di utara Kota Padang, tepatnya di pantai Parupuk Tabing di bawah Komando Kol Ahmad Yani dengan sandi ”Operasi 17 Agustus”. Sandi operasi pusat ini kemudian menjadi nama Komando Daerah Militer (KODAM) untuk daerah Sumatera Barat dan Riau.Kodam III/17 Agustus itu berpusat di Padang. Pasukan Gaerak Cepat (PGT) Auri diterjunkan dari pesawat udara di lapangan Udara Tabing. Kemudian mereka bergerak menuju pusat kota dan pada sore itu juga kota Padang jatuh ke tangan tentara pusat tanpa perlawanan. Tentara Pusat terus mendesak pasukan PRRI yang mengambil taktik terus menerus mundur dari kota-kota dan bertahan di daerah pegunungan dan perkampungan-perkampungan yang tidak akan dapat dijamah oleh tentara Pusat.
Pada umumnya pasukan PRRI kembali mejajaki daerah-daerah yang dahulu di Zaman Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) seperti Sangir dan Bidar Alam. Melihat pasukan PRRI yang makin terdesak itu oleh pasukan tentara pusat, maka Amerika Serikat kembali berpaling kepada pemerintah Jakarta, mendekati Jenderal Nasution. Perang saudara terjadi di mana-mana. Masyarakat di kampung-kampung tertekan bathinnya, sehingga akhirnya terjadilah eksodus perantauan besar-besaran meninggalkan kampung halamannya. Sementara operasi tentara pusat berjalan menekan pasukan PRRI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Nasution melancarkan pula ”Operasi Pemanggilan Kembali” para pemberontak pada akhir tahun 1960 agar perwira yang memberontak kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Nasution mengirim utusan-utusan untuk berunding dengan pemberontak di Sumatera, Sulawesi dan di Singapura.
Daerah yang pertama menyambut baik kebijaksaan Nasution itu adalah tokoh-tokoh militer di Sulawesi pimpinan Kawilarang dan kemudian secara resmi menghentikan perlawanan pada bulan April 1961. Syafruddin dan Natsir mengadakan pertemuan Kabinet RPI-nya pada awal tahun 1961 dan memutuskan untuk menunjuk Simbolon untuk berunding dengan Pemerintah Pusat. Simbolon melihat terbukanya kesempatan baik apabila tokoh-tokoh militer berpisah dari politisi sipil dan berunding untuk dirinya sendiri dengan tentara Pemerintah Pusat. Maka, pada bulan April 1961 Simbolon dan Ahmad Husein memishakan diri dan melepaskan diri dari nama RPI dan kemudian mendirikan Pemerintah Darurat Militer di bawah pimpinan Ahmad Husein.
Tanggal 21 Juni 1961 Ahmad Husein beserta kawan-kawan militernya dan tokoh tokoh politisi sipil lainnya di Sumatera Tengah kembali kepangkuan ibu pertiwi di Solok dengan sekitar 600 orang anggota pasukannya. Sebulan kemudian yaitu sekitar bulan Juli 1961 baru Syafruddin mengirim utusan kepada Jenderal Nasution untuk membicarakan syarat-syarat penyerahan kembali kepangkuan ibu Pertiwi itu dan sesudah diadakan pertukaran surat menyurat,maka Syafruddin mengeluarkan pengumuman melalui radio pada tanggal 17Agustus 1961 yang menyerukan kepada seluruh pasukan RPI supaya menghentikan perlawanan.
Pada hari yang sama dengan pengumuman Syafruddin itu yaitu pada tanggal 17 Agustus 1961 Presiden Sukarno mengumumkan pula ”Amnesti Umum” (Pengampunan umum) kepada seluruh pemberontak yang menyerah tanpa syarat sampai tanggal 5 Oktober 1961 serta bersumpah setiap kepada konstitusi, negara dan Panglima Besar Revolusi yaitu Sukarno. Hari berikutnya Zulkifli Lubis menyerah dan seminggu kemudian Syafruddin, Assaat dan Burhanuddin Harahap bersama dengan pemimpin sipil lainnya melapor kepada penguasa militer pemerintah dekat Padang Sidempuan di Selatan Tapanuli yang dikuasai oleh Divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Syafruddin juga menyerahkan asset PRRI yang masih ada sebanyak 29 kg emas batang kepada Nasution untuk diserahkan kepada Juanda. Itulah akhir yang tragis dari PRRI. (***)
.
http://www.padangekspres.co.id, Maret 2008
Prev: Sekilas Tentang Tokoh Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949 Selengkapnya...
Oleh : Syafri Segeh, Wartawan Senior Sumatera Barat
WALAUPUN antara Dewan Banteng yang dibentuk tanggal 20 Desember 1956, 52 tahun yang lalu, dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamirkan oleh Dewan Perjuangan (bukan oleh Dewan Banteng) tanggal 15 Pebruari 1958, 50 tahun yang lalu, ibarat mata uang logam yang satu sisinya hampir sama dengan sisinya yang lain, namun berbeda tujuan, “seiring batuka jalan”.
Maksudnya walaupun Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Banteng di satu sisi, tetapi di sisi lain Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan yang memproklamasikan PRRI. Dewan Banteng dibentuk bertujuan untuk membangun Daerah sedangkan PRRI membentuk Pemerintahan tandingan melawan Pemerintah Jakarta yang sah waktu itu.
Gagasan membentuk Dewan Banteng timbul di Jakarta pada 21 September 1956 dari sejumlah Perwira Aktif dan Perwira Pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah dulu setelah mereka melihat nasib dan keadaan tempat tinggal para prajurit yang dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam perang Kemerdekaan melawan Belanda tahun 1945 -1950, keadaan Kesehatan amat sederhana, anak-anak mereka banyak yang menderita penyakit dan kematian.
Ada asrama yang ditinggalkan oleh KNIL (tentera Belanda), akan tetapi tidak mencukupi, karena jumlah mereka yang banyak. Para perwira aktif dan perwira pensiunan dari eks. Divisi Banteng juga melihat nasib masyarakat yang semakin jauh dari janji-janji dalam perang Kemerdekaan, hidup mereka semakin susah,tidak bertemu janji keadilan dan kemakmuran bersama itu.Pemerintah Pusat lebih mementingkan Daerah Pulau Jawa ketimbang Daerah diluar pulau Jawa dalam hal pembagian “kue” pembangunan, sedang daerah di luar pulau Jawa adalah penghasil devisa yang terbanyak.
Pertemuan sejumlah perwira aktif dan perwira pensiunan eks. Divisi Banteng di Jakarta itu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan Reuni di Padang dari perwira-perwira aktif dan pensiunan eks. Divisi Banteng pada tanggal 20 –24 Nopember 1956 yang pada pokoknya membahas masaalah politik dan sosial ekonomi rakyat di Sumatera Tengah. Reuni yang dihadiri oleh sekitar 612 orang perwira aktif dan pensiunan dari eks. Divisi Banteng itu akhirnya membuat sejumlah keputusan yang kemudian dirumuskan di dalam tuntutan Dewan Banteng.
Untuk melaksanakan keputusan-keputusan Reuni itu,maka dibentuklah suatu Dewan pada tanggal 20 Desember 1956 yang dinamakan “ Dewan Banteng”mengambil nama Banteng dari Divisi Banteng yang sudah dibubarkan. Di dalam perang Kemerdekaan tahun 1945 -1950 melawan Belanda dulu di Sumatera Tengah dibentuk sebuah Komando militer yang dinamakan dengan Komando Divisi IX Banteng.
Sesudah selesai perang Kemerdekaan dan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1950, maka Komando Divisi Banteng ini diciutkan dengan mengirim pasukan-pasukannya ke luar Sumatera Tengah seperti ke Pontianak, Ambon, Aceh dan Jawa Barat. Pengalaman yang sangat menyedihkan dialami oleh Batalyon “Pagar Ruyung” yang sesudah bertugas di Ambon, lima dari delapan kompinya dipindahkan ke Jawa Barat. Pasukannya dilebur ke dalam Divisi Siliwangi dan hubungan dengan induk pasukannya Divisi Banteng diputus.
Terjadi berbagai hal sehingga ada yang meninggal dunia dan ditahan. Komando Divisi Banteng makin lama makin diciutkan, sehingga akhirnya tinggal satu Brigade yang masih memakai nama Brigade Banteng, di bawah pimpinan Letkol Ahmad Husein. Kemudian pada bulan April 1952 Brigade Banteng diciutkan menjadi satu Resimen yang menjadi Resimen Infanteri 4 di dalam Komando Tentera Teritorium (TT) I Bukit Barisan (BB) di bawah Komando Panglimanya Kolonel Simbolon.Letkol. Ahmad Husein diangkat kembali menjadi Komandan Resimen Infanteri 4 TT I BB itu.
Pemecahan Batalion-batalion dan pembubaran Komando Divisi Banteng itu menimbulkan bibit-bibit dendam dari para pejuang perang Kemerdekaan melawan Belanda yang bernaung di bawah panji-panji Divisi Banteng itu. Pengurus Dewan Banteng terdiri dari 17 orang, yang terdiri dari 8 orang perwira aktif dan pensiunan, 2 orang dari Kepolisian dan 7 orang lainnya dari golongan sipil, ulama, pimpinan politik, dan pejabat.
Lengkapnya susunan Pengurus Dewan Banteng itu adalah :Ketua,Letkol, Ahmad Husein,Komandan Resimen Infanteri 4, Sekretaris Jenderal Mayor (Purn) Suleman, Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumatera Tengah, sedangkan anggota-anggotanya adalah Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa, Kepala Polisi Sumatera Tengah, Sutan Suis, Kepala Polisi Kota Padang, Mayor Anwar Umar, komandan Batalion 142 Resimen 4. Kapten Nurmatias Komandan Batalyon 140, Resimen Infanteri 4. H. Darwis Taram Dt. Tumanggung, Bupati 50 Kota, Ali Luis Bupati d/p di Kantor Gubernur Sumatera Tengah, Syekh Ibrahim Musa Parabek Ulama, Datuk Simarajo, Ketua Adat (MTKAAM).
Kolonel (Purn) Ismael Lengah, Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau), Saidina Ali Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Kampar, Riau, Letnan Sebastian Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau, A. Abdulmanaf, Bupati Kabupaten Merangin, Jambi, Kapten Yusuf Nur, Akademi Militer, Jakarta dan Mayor Syuib, Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta.
Selain itu Dewan Banteng didukung oleh segenap Partai Politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, alim ulama, cadiak pandai, kaum adat sehingga waktu itu lahirlah semboyan,” timbul tenggelam bersama Dewan Banteng”. (***)
Dewan Banteng Tetap Mengakui Sukarno, Juanda dan Nasution
TUNTUTAN Dewan Banteng yang terpenting diantaranya adalah:
• Menuntut pemberian serta pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangja pelaksanaan sistem Pemerintahan desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar,layak dan adil.
• Menuntut dihapuskan segera sistem sentralisme yang dalam kenyataannya mengkaibatkanb birokrasi yang tidak sehat dan juga menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.
• Menuntut suatu Komando Pertahanan Daerah dalam arti Teritorial, operatif dan administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan komando utama dalam Angkatan Darat.Juga menuntut ditetapkannya eks. Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai kesatuan militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.
Walaupun Letkol Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng mengambil alih jabatan Gubernur Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Mulyoharjo, namun Ahmad Husein tidak ditindak sebagai Komandan Resimen 4 TT. I. BB, malah sebaliknya tuntutan Dewan Banteng agar dibentuk satu Komando Militer di Sumatera Tengah yaitu Komando Militer Daerah Sumatera Tengah (KDMST) dipenuhi lepas dari TT. I BB dan Letkol, Ahmad Husein diangkat menjadi Panglima KDMST. Dewan Banteng tetap mengakuo Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia, tetap mengakui Pemerintahan Juanda dan tetap mengakui Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Berbeda dengan Dewan Banteng, Kolonel Maluddin Simbolon, Panglima TT. I BB setelah mengumumkan pembentukan Dewan Garuda yang seluruh pengurusnya militer pada tanggal 22 Desember 1956, dua hari sesudah Dewan Banteng, pada hari itu juga Simbolon menyatakan melepaskan diri dari Pemerintahan Juanda dan menyatakan daerah TT. I BB dalam keadaan Darurat Perang (SOB). Pemerintah Juanda cepat memberikan jawaban.Pada hari itu juga memerintah KSAD memecat Simbolon dari jabatan Panglima TT.I BB dan mengangkat Kepala Stafnya Letkol.Jamin Ginting menggantikan Simbolon menjadi Panglima TT.I BB. Simbolon bersama sejumlah anak buahnya akhirnya melarikan diri ke Sumatera Barat, Padang dan tidak kembali lagi ke Medan.
Setelah Pemerintah Pusat tidak memperhatikan usul alokasi dana untuk pembangunan daerah Sumatera Tengah,maka Dewan Banteng tidak mengirimkan lagi seluruh penghasilan Daerah Sumatera Tengah ke Pusat, ditahan di daerah dan digunakan untuk pembangunan Daerah. Masalah ini meningkatkan konlik dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Dewan Banteng melakukan “Barter”, pedagang langsung dengan luar negeri, tanpa melalui prosedur yang lazim yaitu melalui Departemen Perdagangan dan Bea Cukai. Yang dibarter adalah teh, karet dan hasil bumi Sumatera Tengah lainnya. Dana yang diperoleh dari hasil barter itu digunakan untuk mendatangkan alat-alat berat untuk pembangunan jalan seperti traktor, buldozer, aspal dan berbagai alat berat lainnya.
Dalam beberapa bulan saja keadaan pembangunan di Sumatera Tengah meningkat, sehingga ada jalan dinamakan orang “ Jalan Dewan Banteng”.Pembangunan Sumatera Tengah di bawah Dewan Banteng dianggap terbaik waktu itu di Indonesia. Untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah Kabupaten dan Kota, Dewan Banteng pernah membagi-bagikan uang Rp. 1juta kepada tiap Kabupaten dan Kota.Kalau sekarang uang Rp.1 juta tidak punya harga, akan tetapi pada tahun 1957 itu uang Rp. 1 juta punya nilai yang tinggi. Keadaan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun, karena situasi politik di Jakarta bertambah panas disebabkan sikap dan tingkah laku Presiden Sukarno yang membela Partai Komunis Indonesia (PKI) yang waktu itu berakiblat ke Moskow. Waktu itu Sukarno akrab dengan Moskow.
Setelah pemilihan umum tahun 1955 PKI keluar sebagai partai politik nomor empat besar sesudah PNI, Masyumi dan NU. Di Sumatera Tengah sendiri PKI hanya mendapat suara sekitar 5.7%. Akibatnya adalah : muncul konsep Presiden yang ingin membentuk Kabinet Kaki Empat yang disebutnya sebagai Kabinet Nasakom, Nasional (PNI), agama (Masyumi dan NU) dan Komunis (PKI).Konsep Sukarno ini ditentang oleh banyak pihak terutama partai-partai Islam yang kemudian melahirkan gerakan anti Komunis. Suasana Politik di Jakarta semakin panas.
Di dalam bulan Agustus 1957 rumah Kol. Dahlan Jambek di granat, tetapi tidak menimbulkan korban. Akibatnya Kol. Dahlan Jambak dan keluarganya hijrah ke Padang. Sejak itu Kol.Dahlan Jambek bersama dengan Yazid Abidin menggiatkan kampanye anti komunis di Sumatera Tengah. Di Padang dibentuk Gerakan Bersama Anti Komunis (Gebak) yang dipimpin langsung oleh Kol Dahlan Jambek bersama Yazid Abidin. Gerakan anti komunis di Sumatera Tengah itu secara tidak disadari atau mungkin memang disengaja untuk menarik bantuan dari Amerika Serikat, karena sejak tahun 1953, tiga tahun sebelum Dewan Banteng, Amerika telah memperhatikan perkembangan Komunisme di Indonesia.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat waktu itu John Foster Dullas menginstruksikan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta Hugh S. Cumming: Di atas segalanya lakukanlah apa yang dapat anda gunakan untuk memastikan, bahwa Sumatera tidak jatuh ke tangan komunis. Menurut Dullas, dipeliharanya suatu negara kesatuan dapat mempunyai bahaya-bahaya khusus dan saya mengacu kepada Tiongkok (kekalahan Chiang Kai Shek oleh Mao Tse Tung di daratan Cina) tidak berarti lagi pada saat Tiongkok jatuh ketangan komunis. Pada akhirnya kita mendapatkan suatu wilayah Tiongkok yang utuh, tetapi demi keuntungan kaum komunis.
Ditegaskan oleh Dullas, kalau antara suatu Indonesia yang wilayahnya utuh, tetapi condong dan maju menunjuk komunis dan perpecahan negara itu menjadi kesatuan-kesatuan geografis, maka saya lebih suka pada kemungkinan ke dua, sebab menyediakan suatu tempat bertumpu yang dapat dipergunakan Amerika Serikat untuk menghapus komunisme di suatu tempat atau tempat yang lainnya dan lalu pada akhirnya, kalau menghendaki begitu, tiba kembali pada suatu Indonesia yang bersatu.
Dalam pada itu, Wakil Presiden Amerika Serikat RichardNixon menganjurkan agar Amerika Serikat bekerja melalui kalangan militer Indonesia. Dewan Keamanan Nasional AS kemudian memutuskan membentuk suatu Panitia Ad Hoc antara Departemen tentang Indonesia untuk menyiapkan suatu laporan mengenai implikasi-implikasi dari peristiwa akhir-akhir ini terhadap keamanan AS rencana-rencana tindak yang mungkin diambil (dari buku 50 tahun Amerika Serikat—Indonesia, oleh Paul F. Gardner). Dapat dilihat dari kutipan-kutipan di atas, bahwa betapa seriusnya Amerika Serikat terhadap komunisme di Indonesia, jauh sebelum pemilu tahun 1955. (***)
Kok Bakisa Duduak Jan Bakisa dari Lapiek Nan Salai
MENANGGAPI rapat rahasia di Sungai Dareh itu, Bung Hatta mengirim pesan yang kemudian disiarkan Pers di Jakarta: ”Kok bakisa duduak jan bakisa dari lapiek dan salai, kok bakisa tagak jan bakisa dari tanah nan sabungkah”. Sekitar tanggal 16 Januari 1958 Bung Hatta dan Syahrir mengirim seorang utusan ke daerah-daerah bergolak seperti Dewan Garuda di Palembang dan Dewan Banteng di Padang. Utusan itu adalah Djoeir Moehamad, salah seorang anggota Dewan Pimpinan Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Pesan Bung Hatta dan Syarir itu adalah: ”Pergolakan-pergolakan daerah di Indonesia dewasa ini (maksudnya: waktu itu) terjadi pada saat-saat sedang hangatnya berlangsung Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Barat ( termasuk Eropa Barat). Tidak tertutup kemungkinan, bahwa pergolakan daerah itu merupakan peluang bagi Blok Amerika untuk menungganginya, karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang akrab dengan Blok Uni Soviet”. Ternyata kemudian, bahwa yang disinyalir oleh Bung Hatta dan Syahrir ini benar adanya.PRRI terperangkap ke dalam strategi Amerika Serikat.
Djoeir Moehamad juga menyampaikan pesan kepada Letkol Barlian, Ketua Dewan Garuda di Palembang dan Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng di Padang, bahwa suatu pemberontakan untuk membentuk Pemerintahan yang lain akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya akan mengakibatkan perkembangan daerah yang bersangkutan tertinggal selama satu generasi. Pesan ini kemudian menjadi kenyataan. Dapat dirasakan sekarang. Letkol Barlian di Palembang mematuhi nasihat Bung Hatta dan Syahrir ini, akan tetapi Ahmad Husein semula akan bersedia melaksanakan nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu, tapi tampaknya waktu itu dia telah dikepung oleh teman-teman militernya, sehingga ia mengingkari nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu.
Kol Dahlan Jambek berkata lewat pidato-pidatonya, bahwa keadaan sekarang sudah berada pada titik, ”the point of no return”. Pada tanggal 9 Februari 1958 Badan Aksi Rakyat Sumatera Tengah (BARST) mengadakan rapat akbar di Padang untuk mendorong Ahmad Husein mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan kuatk terhadap Pemerintah Jakarta. Dalam rapat akbar itu berpidato Kol. Dahlan Jambek dan Kol. Simbolon yang kemudian rapat akbar itu mengeluarkan sebuah resolusi yang ditujukan kepada Ahmad Husein.
Sebagian besar dari isi resolusi itu yang diapopsi ke dalam ultimatum Dewan Perjuangan yang diumumkan lewat radio tanggal 10 Pebruari 1958 yaitu :
* Agar Ahmad Husein mengirim tuntutan kepada Perdana Menteri Juanda dan Kabinetnya di Jakarta supaya mengembalikan mandatnya dan menunjuk Hatta dan Hamengkubowono IX sebagai formatur pembentukan Kabinet baru.
* Agar Pemerintah Pusat mencabut larangan terhadap barter.
* Agar Presiden Soekarno kembali ke UUD 1950 dalam membentuk kabinet. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Ahmad Husein harus mengambil langkah-langkah bijaksana dan kuat.
Esok harinya, tanggal 10 Pebruari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat melalui RRI Padang yang isinya antara lain:
* Menuntut supaya dalam waktu 5 x 25 jam: a. Kabinet Juanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden/pejabat Presiden ( waktu itu Presiden Sukarno sedang berada di luar negeri dan Pejabat Presiden waktu itu adalah Ketua DPR Sartono). b. Presiden/Pejabat Presiden mengambil kembali mandat Kabinet Juanda.
* Menuntut segera setelah tuntutan dalam angka 1 dilaksanakan supaya Hatta dan Hamengkubowono IX ditunjuk untuk membentuk satu Zaken Kabinet Nasional menurut ketentuan-ketentuan konstitusi yang terdiri dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal sebagai pemimpin-pemimpin yang jujur, cakap dan disegani serta bersih dari anasir-anasir anti-Tuhan. a. Untuk menyelamatkan negara dari desintegrasi dan kekacauan sekarang dan kembali bekerja menurut UUDS menunggu terbentuknya UUD oleh kontituente. b. Meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan Negara dan Bangsa lahir dan bathin dengan arti yang sesungguhnya.
Tuntutan ke lima: a. Bersedia kembali kepada kedudukannya yang konstitusionil serta menghapuskan segala akibat dari tindakan-tindakannnya yang melanggar UUD serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. b. Memberikan kesempatan sepenuhnya serta bantuannya menurut konstitusi kepada Zaken Kabinet Nasional Hatta- Hamengkubowono IX ini, agar sungguh-sungguh dapat melakukan kewajibannya sampai pemilihan umum yang akan datang.
Tuntutan ke enam: Apabila tuntutan tersebut pada angka 1 dan 2 tidak dipenuhi,maka kami mengambil langkah-langkah kebijaksanaan sendiri. Tuntutan ke tujuh: a. Apabila tuntutan tersebut pada angka 1 dan 2 dilaksanakan oleh pejabat Presiden, tetapi ternyata bahwa tuntutan tersebut pada angka 5 tidak dipenuhi oleh Presiden, ataupun. b. Apabila tuntutan tersebut pada angka 1 dan 2 dilaksanakan pejabat Presiden, tetapi kemudian ternyata bahwa tuntutan tersebut pada angka 5 tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno.
Maka dengan ini kami menyatakan, bahwa sejak itu kami menganggap diri kami terbebas dari pada wajib taat kepada Dr. Ir. Soekarno sebagai Kepala Negara. Maka sebagai akibatnya dari tidak dipenuhinya semua tuntutan di atas, menjadi tanggung jawab dari mereka yang tidak memenuhinya, terutama Presiden Soekarno. Esok harinya, tanggal 11 Februari 1958, Kabinet Juanda menolak Ultimatum Dewan Perjuangan itu dan memerintahkan KSAD untuk memecat dari dinas militer Letkol Ahmad Husein dan Kol. Simbolon serta Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST) dibekukan dan hubungan darat, maupun udara dengan Sumatera Tengah dihentikan sama seperti yang sudah dilakukan di Sulawesi Utara. (***)
Peristiwa Cikini Membatalkan Rekonsiliasi
PADA tanggal 30 Nopember 1957 terjadilah suatu peristiwa di Jakarta dengan apa yang dikenal kemudian sebagai “Peristiwa Ciniki 2.Malam tanggal 30 Nopember itu, Presiden Sukarno menghadiri pesta ulang tahun sebuah sekolah di Cikini dimana putra dan putrinya bersekolah. Waktu akan pulang malam itu sekelompok anak-anak muda yang bertempat tinggal di asrama dekat sekolah itu yang diketahui sebagai anggota Gerakan Anti Komunis Jakarta (GAK) melemparkan granat kearah mobil Sukarno.
Sukarno dan putra-putrinya selamat,akan tetapi dipihak lain terdapat korban jatuh meninggal dunia sekitar 9 orang dan sekitar 100 orang lainnya luka-luka berat.Korban yang terbanyak adalah murid-murid sekolah itu. Menanggapi peristiwa Cikini itu,Perdana Menteri Juanda mengatakan kepada Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta Allison, bahwa usaha pembunuhan tersebut (t erhadap Sukarno) yang dikenal dengan “Peristiwa Cikini”membatalkan pendekatan-pendekatan rekonsiliasi yang direncanakan sebelumnya terhadap Dewan Banteng. Dengan pernyataan Juanda itu,maka usul kompromi Ahmad Husein untuk menyelesaikan konflik Dewan Banteng dan Pemerintah Pusat jadi sirna. Ahmad Husein mengusulkan agar dibentuk suatu dalam suatu wadah Dewan Nasional dan diisi oleh wakil dari daerah-daerah. Dewan Nasional itu kemudian dibentuk oleh Sukarno, akan tetapi isinya orang- orang dekatnya saja.
Sesudah peristiwa Cikini itu, Sukarno meninggalkan Indonesia untuk selama 6 minggu beristirahat ke luar negeri seperti ke Eropa dan Asia. Peristiwa Cikini dibesar-besarkan oleh surat kabar surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Warta Bhakti, Bintang Timur dan Harian Pemuda. Sejumlah tokoh-tokoh politik dari partai Masyumi dikait-kaitkan dengan Peristiwa Cikini itu.Mereka kemudian diteror dan diancam akan ditangkap dan ditahan dengan tuduhan korupsi. Rumah Mohd. Rum sampai-sampai dikepung, tetapi Mohd.Rum dan keluarganya selamat. Akibatnya, para politisi dari partai Masyumi merasa tidak aman lagi tinggal di Jakarta. Satu demi satu mereka berangsur-angsur hijrah ke Padang,seperti Syafruddin Prawira Negara,Mohd.Natsir dan Burhanuddin Harahap. S
yafruddin Prawira negara waktu itu menjadi Direktur Bank Indonesia. Prof, Sumitro Joyohadikusumo bukan politisi dari partai Masyumi melainkan dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), akan tetapi Sumitro kemudian hijrah pula ke Padang,akan tetapi dia lebih banyak bolak balik keluar negeri, seperti ke Singapura, Amerika Serikat dan negara-negara lain yang anti Komunis. Akhirnya semua politisi baik dari tokoh militer, dari Masyumi dan PSI ( Sumitro) berkumpul di Padang. Gagasan untuk melawan Sukarno yang dituduh condong kepada PKI itu semakin kuat kerika para tokoh-tokoh militer dan politisi sipil itu mengadakan rapat rahasia di Sungai Dareh pada tanggal 9 Januari 1958. Rapat rahasia di Sungai Dareh itu diadakan dalam dua putaran.Pada putaran pertama rapat rahasia itu hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh militer saja,kecuali Prof. Sumitro, ikut dalam rapat itu.
Rapat putaran ke dua, baru diadakan rapat gabungan antara tokoh-tokoh militer dengan politisi sipil. Tidak banyak yang diketahui orang dari rapat Sungai Dareh itu, kecuali terbetik berita, bawha Simbolon akan mendirikan negara Sumatera. Berkenaan dengan issu negara Sumatera itu,Perdana Menteri Juanda memberi penjelasan dihadapan sidang DPR pada tanggal 3 Pebruari 1958. Perdana Menteri Juanda mensinyalir, bahwa dalam bulan Desember 1957 dan Januari 1958 terdengar lagi berita-berita tentang adanya usaha-usaha untuk memproklamirkan berdirinya Negara Sumatera. Ada pula berita-berita tentang pembentukan Pemerintah Pusat baru Republik Indonesia yang berkedudukan di Sumatera oleh karena Pemerintah di Jakarta tidak dianggap sah.
Menurut Juanda, untuk mencek kebenaran berita-berita itu pada tanggal 26 Januari 1958 Kepala Kepolisian Negara Sukamto mengunjungi Sumatera Barat. Setelah kunjungannya ke Sumatera Barat yang mengadakan pertemuan dengan pimpinan Kepolisian Sumatera Tengah tidak dapat diperoleh keterangan-keterangan yang lebih jelas mengenai persoalan Sumatera itu. Pada tanggal 6 Pebruari 1958, Ahmad Husein membantah adanya gagasan mendirikan negara Sumatera itu melalui RRI Bukittinggi. Yang dapat diketahui kemudian dari rapat rahasia Sungai Dareh itu adalah penyempurnaan susunan pengurus Dewan Perjuangan.
Semula hanya terdiri dari empat orang yaitu :Letkol. Ahmad Husein, Panglima KDMST, sebagai Ketua, Kol. HVN Sumual, Panglima TT VII Wirabuana di Sulawesi, anggota, Kol.Maludin Simbolon tadinya Panglima TT.I Bukit Barisan di Medan, anggota, dan Letkol.Barlian, Panglima TT II Sriwijaya di Palembang.Penyempurnaan susunan Dewan Perjuangan itu adalah sebagai berikut: Ketua,Letkol, Ahmad Husein, Panglima KDMST, Sekjen Kol. Dahlan Jambek, anggota-anggota: Kol. Mayor Anwar Umar, Mohd. Natsir, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Sumitro Hadikusumo,Mayor Nainggolan, Mayor Nawawi, AN Nusyirwan dan Amelz.
Walaupun issue pendirian negara Sumatera itu dibantah pada tanggal 6 Pebruari 1958 oleh Ketua Dewan Perjuangan Ahmad Husein namun Vence Sumual dan Simbolon ditugaskan mencari senjata ke luar negeri. Mereka berangkat menuju Singapura, Disamping itu Sumitro yang mempunyai jalur khusus dengan CIA (Central Intellegence Agancy) Amerika Serikat berangkat pula ke Singapura dan terus ke Amerika. Simbolon pertama kalinya berhubungan dengan agen CIA adalah setelah dia bersama anak buahnya melarikan diri ke Sumatera Barat . Ia mengirim seorang kurir ke CIA di Jakarta dengan pesan,bahwa dia membutuhkan keuangan guna membiayai pasukannya dan ingin bertemu dengan seorang CIA.
Menurut Dean Almy, wakil CIA di Konsulat Amerika Serikat di Medan pesan Simbolon itu diteruskan kepadanya dengan perintah untuk pergi ke Bukittinggi bertemu dengan Simbolon, setelah memperoleh keterangan dari Simbolon tentang situasi waktu itu Dean Almy menyerahkan uang dalam bentuk uang dolar AS kepada Simbolon sebesar USD 50.000.Ini terjadi di awal bulan Oktober 1957. Sekitar bulan Desember 1957 Dean Almy diperintahkan pergi ke Singapura untuk bertemu dengan Simbolon yang telah tiba disana dengan kapal laut menempuh rute penyeludupan di Kepulauan Riau. Berdasarkan perintah dari Markas Besar CIA,”kami menjanjikan kepada Simbolon senjata-senjata dan minta supaya beberapa orang perwiranya dapat dilatih dalam bidang komunikasi agar kami dapat memelihara hubungan “kata Dean Almy. Menurut Dean Almy, “tidak lama sesudah itu senjata-senjata untuk 8.000 orang dikirim ke Sumatera Tengah”. (***)
Akhir PRRI yang Tragis..
LIMA hari kemudian, maka Dewan Perjuangan menolak Keputusan Kabinet Juanda dengan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 dengan Mr Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya, Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri, Mr Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, Dr Sumitro Joyohadikusimo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran, Mohd Syafei sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) dan Menteri Kesehatan.
JF Warouw sebagai Menteri Perhubungan, S Sarumpait sebagai Menteri Pertanian dan Perburuan, Mohthar Lintang sebagai Menteri Agama, M Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan dan A Gani Usman sebagai Menteri Sosial. PRRI kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pemerintahan Federal atau disebut juga sebagai Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang diproklamirkan di Bonjol pada tanggal 8 Pebruari 1960, Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Presidennya. Pembentukan RPI ini membuat perpecahan di kalangan tokoh politisi sipil dengan tokoh-tokoh militer yang non Islam. Sukarno kembali ke Jakarta dari kunjungan istirahatnya di luar negeri pada tanggal 16 Pebruari 1958, sehari sesudah Proklamasi PRRI.
Sukarno menegaskan, ”Kita harus menghadapi penyelengara pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang itu dengan tegas dan dengan segala kekuatan yang ada pada kita.” Pada dasarnya Sukarno menyokong rencana Juanda dan Nasution untuk menggunakan kekerasan senjata. Kemudian Kabinet Juanda juga mengeluarkan perintah untuk menangkap Mr Syafruddin Prawiranegara, Mr Burhanuddin Harahap dan Dr Sumitro Joyohadikusomo. Situasi semakin panas, di Padang dan daerah lain di Sumatera Barat digiatkan latihan-latihan militer terutama sekali terhadap mahasiswa dan pelajar. Di mana-mana kelihatan orang berbaju hijau dan memanggul senjata.
Senjata-senjata bantuan Amerika Serikat pun berhamburan jatuh dari pesawat terbang pada beberapa tempat di Padang dan Bukittinggi pada malam hari. Tidak hanya dengan pesawat terbang Amerika mengirimkan senjata, tetapi juga dengan kapal-kapal selam. Menurut Dean Almy, Wakil CIA di Konsulat Amerika Serikat di Medan, ”kami juga mempunyai kapal-kapal selam di lepas pantai dekat Padang yang menurunkan senjata-senjata dan amunisi pada malam hari.” Pemerintah Pusat melakukan pemboman-pemboman untuk melumpuhkan kekuatan PRRI terhadap jumlah sasaran di Bukittinggi, Padang dan Painan. Menjelang pendaratan di Pantai Padang, dilakukan pula penembakan-penembakan meriam dari kapal-kapal perang yang sudah berada di hadapan pantai Padang.
Pada tanggal 17 April 1958, sekitar dua bulan setelah Proklamasi PRRI , Pemerintah Pusat mulai mendaratkan pasukannya di pantai merah, 9 km di utara Kota Padang, tepatnya di pantai Parupuk Tabing di bawah Komando Kol Ahmad Yani dengan sandi ”Operasi 17 Agustus”. Sandi operasi pusat ini kemudian menjadi nama Komando Daerah Militer (KODAM) untuk daerah Sumatera Barat dan Riau.Kodam III/17 Agustus itu berpusat di Padang. Pasukan Gaerak Cepat (PGT) Auri diterjunkan dari pesawat udara di lapangan Udara Tabing. Kemudian mereka bergerak menuju pusat kota dan pada sore itu juga kota Padang jatuh ke tangan tentara pusat tanpa perlawanan. Tentara Pusat terus mendesak pasukan PRRI yang mengambil taktik terus menerus mundur dari kota-kota dan bertahan di daerah pegunungan dan perkampungan-perkampungan yang tidak akan dapat dijamah oleh tentara Pusat.
Pada umumnya pasukan PRRI kembali mejajaki daerah-daerah yang dahulu di Zaman Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) seperti Sangir dan Bidar Alam. Melihat pasukan PRRI yang makin terdesak itu oleh pasukan tentara pusat, maka Amerika Serikat kembali berpaling kepada pemerintah Jakarta, mendekati Jenderal Nasution. Perang saudara terjadi di mana-mana. Masyarakat di kampung-kampung tertekan bathinnya, sehingga akhirnya terjadilah eksodus perantauan besar-besaran meninggalkan kampung halamannya. Sementara operasi tentara pusat berjalan menekan pasukan PRRI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Nasution melancarkan pula ”Operasi Pemanggilan Kembali” para pemberontak pada akhir tahun 1960 agar perwira yang memberontak kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Nasution mengirim utusan-utusan untuk berunding dengan pemberontak di Sumatera, Sulawesi dan di Singapura.
Daerah yang pertama menyambut baik kebijaksaan Nasution itu adalah tokoh-tokoh militer di Sulawesi pimpinan Kawilarang dan kemudian secara resmi menghentikan perlawanan pada bulan April 1961. Syafruddin dan Natsir mengadakan pertemuan Kabinet RPI-nya pada awal tahun 1961 dan memutuskan untuk menunjuk Simbolon untuk berunding dengan Pemerintah Pusat. Simbolon melihat terbukanya kesempatan baik apabila tokoh-tokoh militer berpisah dari politisi sipil dan berunding untuk dirinya sendiri dengan tentara Pemerintah Pusat. Maka, pada bulan April 1961 Simbolon dan Ahmad Husein memishakan diri dan melepaskan diri dari nama RPI dan kemudian mendirikan Pemerintah Darurat Militer di bawah pimpinan Ahmad Husein.
Tanggal 21 Juni 1961 Ahmad Husein beserta kawan-kawan militernya dan tokoh tokoh politisi sipil lainnya di Sumatera Tengah kembali kepangkuan ibu pertiwi di Solok dengan sekitar 600 orang anggota pasukannya. Sebulan kemudian yaitu sekitar bulan Juli 1961 baru Syafruddin mengirim utusan kepada Jenderal Nasution untuk membicarakan syarat-syarat penyerahan kembali kepangkuan ibu Pertiwi itu dan sesudah diadakan pertukaran surat menyurat,maka Syafruddin mengeluarkan pengumuman melalui radio pada tanggal 17Agustus 1961 yang menyerukan kepada seluruh pasukan RPI supaya menghentikan perlawanan.
Pada hari yang sama dengan pengumuman Syafruddin itu yaitu pada tanggal 17 Agustus 1961 Presiden Sukarno mengumumkan pula ”Amnesti Umum” (Pengampunan umum) kepada seluruh pemberontak yang menyerah tanpa syarat sampai tanggal 5 Oktober 1961 serta bersumpah setiap kepada konstitusi, negara dan Panglima Besar Revolusi yaitu Sukarno. Hari berikutnya Zulkifli Lubis menyerah dan seminggu kemudian Syafruddin, Assaat dan Burhanuddin Harahap bersama dengan pemimpin sipil lainnya melapor kepada penguasa militer pemerintah dekat Padang Sidempuan di Selatan Tapanuli yang dikuasai oleh Divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Syafruddin juga menyerahkan asset PRRI yang masih ada sebanyak 29 kg emas batang kepada Nasution untuk diserahkan kepada Juanda. Itulah akhir yang tragis dari PRRI. (***)
.
http://www.padangekspres.co.id, Maret 2008
Prev: Sekilas Tentang Tokoh Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949 Selengkapnya...






